Site icon Harian Kepri

Marak Kasus Pencabulan, Sekda Bintan Perintahkan Satpol PP Gelar Razia Rutin

Sekdakab Bintan Ronny Kartika-f/masrun-hariankepri.com

BINTAN (HAKA) – Data kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan, mencapai 46 kasus, sejak Januari 2023 hingga Oktober 2023.

Menanggapi hal itu, Sekdakab Bintan Ronny Kartika, Pemkab Bintan akan menggelar rapat bersama instansi terkait, untuk membahas permasalahan pencabulan anak di bawah umur yang marak terjadi di wilayah Bintan.

“Segera kita akan gelar rapat untuk dibahas di dalam forum tentang masalah itu,” terang Ronny kepada hariankepri.com, belum lama ini.

Apalagi di Bintan saat ini telah mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), di Dinas P3AKB Bintan.

“UPTD PPA ini sudah disetujui oleh Bupati Bintan Roby Kurniawan,” terangnya.

Tugas UPTD PPA itu di antaranya, menerima pengaduan masyarakat soal kekerasan seksual perempuan dan anak, melakukan penelitian kasus, mediasi serta melakukan pendampingan korban.

“Terhadap para korban, akan dilakukan pendampingan hukum serta pendampingan psikologis anak,” tutur Ronny.

Selain menggelar rapat besama TNI/Polri dan stake holder lainnya. Pihaknya, akan menugaskan Anggota Satpol PP untuk patroli ke tempat-tempat yang dianggap rawan, serta berpotensi terjadinya tindakan penyimpangan anak.

“Kita akan tugaskan Satpol PP untuk tingkatkan razia rutin, untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama,” tutupnya.

Peristiwa penyimpangan itu, juga diakui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bintan, Aupa Samake.

“Tahun 2022 totalnya 33 kasus. Ada peningkatan kasus di tahun 2023 ini,” ucap Kadis DP3AKB Bintan, Aupa Samake, kepada hariankepri.com, Jumat (3/11/2023).

Sebelumnya, Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan, meminta kepada Bupati Roby Kurniawan, agar serius melakukan pencegahan pencabulan anak.

“Ini bisa dikatakan darurat,” tegas Ketua LAM Bintan Musaffa Abbas, kepada hariankepri.com, Kamis (2/11/2023).

Atas kondisi itu, menurut Musaffa, harus ada upaya kerjasama seluruh elemen masyarakat, untuk melakukan mitigasi terhadap persoalan yang meresahkan warga.

“Harus ada upaya bersama semua pihak mulai dari keluarga hingga pimpinan daerah di Kabupaten Bintan untuk meminimalisir permasalahan ini,” tukasnya. (rul)

Exit mobile version