TANJUNGPINANG (HAKA) – Hingga saat ini, polemik kesenjangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), di sejumlah pejabat Pemko Tanjungpinang, masih berlanjut.
Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga menegaskan, bahwa pihaknya masih membahas dan melanjutkan persoalan tersebut.
“Masih dilanjut, dan kemarin kami juga sudah rapat internal. Ada beberapa usulan yang disampaikan oleh anggota dewan. Sekarang masih menunggu tindaklanjut hasil rapat. Untuk kapan tindaklajutnya, mungkin bisa dikonfirmasi ke Ketua DPRD Kota Tanjungpinang,” ungkapnya kemarin.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Arif mengungkapkan, beberapa usulan yang diajukan oleh sejumlah anggota dewan, yakni membentuk panitia khusus (pansus), serta ada juga yang mengusulkan hak interpelasi.
“Kemarin ada yang mengusulkan seperti itu dari beberapa fraksi di DPRD,” ungkapnya, Rabu (1/4/2020).
Arif mengatakan, hal ini terus bergulir, karena masalah TKD ini menimbulkan kecumburuan di ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
“Kami sudah dapat datanya. Sekarang kita mau tahu dasar perhitungan mereka seperti apa,” ucapnya.(zul)
