BATAM (HAKA) – Mendagri Tito Karnavian menyoroti postur APBD 6 kabupaten/kota di Kepri yang pendapatan-nya masih bergantung dari dana transfer pusat.
Hal itu disampaikannya saat rakor bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Kepri di Marriot Hotel, Kota Batam, Jumat (24/11/2023).
“Sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, dari seluruh pemda di Kepri, hanya Pemprov Kepri dan Pemko Batam yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
“Ini ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Tito pun meminta kepada kepada pemda di Kepri untuk melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan PAD. Sehingga, daerah bisa lebih mandiri tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat.
“Investasi adalah kunci untuk mendongkrak PAD, kita berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri. Karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak,” pesannya.
Gubernur Ansar dalam rakor itu memaparkan, di tahun anggaran 2023, Pemprov Kepri menargetkan pendapatan sebesar Rp 4.019 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.518 triliun, pendapatan transfer Rp 2.499 triliun, dan pendapatan lainnya Rp 1,32 miliar.
“Saat ini realisasi pendapatan Pemprov Kepri telah mencapai 79,77 persen. Kita optimis realisasi pendapatan di akhir tahun nanti bisa melebihi target,” katanya.(kar)
Rincian Pendapatan APBD Pemda di Provinsi Kepri :
1. Pemprov Kepri
PAD : Rp 1.518 triliun
Pendapatan Transfer : Rp 2.499 triliun
Pendapatan Lainnya : Rp 1,32 miliar
Total Pendapatan : Rp 4.019 triliun
2. Pemko Tanjungpinang
PAD : Rp 187,57 miliar
Pendapatan Transfer : Rp 676,30 miliar
Pendapatan Lainnya : Rp 93,30 miliar
Total Pendapatan : Rp 957,18 miliar
3. Pemko Batam
PAD : Rp 1.658 triliun
Pendapatan Transfer : Rp 1.273 triliun
Pendapatan Lainnya : Rp 284,38 miliar
Total Pendapatan : Rp 3.215 triliun
4. Pemkab Bintan
PAD : Rp 313,22 miliar
Pendapatan Transfer : Rp 750,37 miliar
Pendapatan Lainnya : Rp 74,16 miliar
Total Pendapatan : Rp 1.137 triliun
5. Pemkab Lingga
PAD : Rp 62,09 miliar
Pendapatan Transfer : Rp 749,37 miliar
Pendapatan Lainnya : Rp 48,21 miliar
Total Pendapatan : Rp 859,67 miliar
6. Pemkab Karimun
PAD : Rp 438,37 miliar
Pendapatan Transfer : Rp 818,88 miliar
Pendapatan Lainnya : Rp 92,29 miliar
Total Pendapatan : Rp 1.349 triliun
7. Pemkab Natuna
PAD : Rp 51,44 miliar
Pendapatan Transfer : Rp 936,89 miliar
Pendapatan Lainnya : Rp 66,87 miliar
Total Pendapatan : Rp 1.055 triliun
8. Pemkab Anambas
PAD : Rp 39,18 miliar
Pendapatan Transfer : Rp 1.052 triliun
Pendapatan Lainnya : Rp 69,63 miliar
Total Pendapatan : Rp 1.161 triliun
#sumber : Portal Data SIKD (djpk.kemenkeu.go.id)
