JAKARTA (HAKA) – Dulu ukuran sukses pembangunan, adalah ludesnya anggaran yang disediakan. Kini, ukuran sukses atau target pembangunan, adalah kepuasan masyarakat.
Ini tercermin dalam sambutan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Sabtu (18/3/2017) di depan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian perencanaannya saat pertemuan dengan Muhammad Yusuf Ateh Ak MBA, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).
Dalam kesempatan itu, Arif, mengingatkan agar seluruh OPD Pemprov Kepri agar bekerja secara akuntabel dan lebih baik serta berorientasi pada hasil. Selain itu, OPD juga agar melakukan pengukuran kinerjanya masing-masing. Diantaranya, masalah target yang berfokus pada kepuasan masyarakat. Selain itu juga agar seluruh OPD dapat bekerja secara terintegrasi serta serius dan menjaga komitmen bersama.
Arif, menginginkan agar akuntabilitas kinerja pegawai di lingkungan Pemprov Kepri lebih baik lagi ke depannya. Karena itu, Arif mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri didampingi bagian perencanaannya masing-masing menimba ilmu di Kemenpan RB.
“LAKIP kita (Pemprov Kepri) dengan nilai B sebenarnya sudah bagus. Namun tentu kita ingin lebih baik lagi ke depannya tentunya. Jika saat ini B, alangkah baiknya jika ke depannya kita bisa menghasilkan nilai A. Semua itu InsyaAllah bisa kita lakukan, yang penting komitmen,” kata Arif di hadapan kepala OPD.
Pertemuan pejabat Pemprov Kepri dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB ini memang bertujuan untuk berkonsultasi dan audiensi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai Kepri.
“Yang kita lakukan ini merupakan arahan Gubernur. Tolong rekan-rekan untuk menyimak dan mempelajari. Ikuti dengan baik audiensi ini, terutama Bappeda, karena penilaian LAKIP ini diawali dari perencanaan dalam hal ini Bappeda,” papar Sekda.
Diakui Arif, sebenanrnya sejauh ini akuntabilitas kinerja pegawai Kepri sudah baik. Hanya saja tetap masih ada yang kurang dan perlu disempurnakan. “Kita tetap akan mempertahankan yang sudah baik, dan berusaha meningkatkan yang masih dipandang kurang,” katanya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh, dalam paparannya mengatakan bahwa yang akan dievaluasi dalam penilaian LAKIP adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Di Bappeda selanjutnya akan dilihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian dicocokkan dengan Renstra.
“Kuncinya berada di Bappeda, Inspektorat dan Organisasi. Dan ingat, kerja bapak-bapak sekalian bukan memperbaiki susunan LAKIP-nya, tapi memperbaiki kinerja. Itu yang betul,” kata Yusuf Ateh. (red/humas pemprov)
