Oleh:
Suyono Saeran
Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
TUJUAN akhir setiap pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata. Untuk itu, konsep pembangunan selalu mengadopsi dari beberapa rumusan, yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu wilayah.
Penerapan konsep pembangunan, selalu dipaduserasikan antara perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kendala di lapangan serta output yang diharapkan.
Kecermatan dalam menyusun konsep pembangunan tentu sangat diperlukan, agar tujuan akhir tentang tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata, tidak melenceng begitu jauh.
Di beberapa negara, konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) seperti yang diterapkan oleh United Nations Development Programe (UNDP) sebagai tujuan global 2016-2030, menjadi konsep yang sangat populer.
Konsep ini tentang sustainable develoment goals (SDG’s), yang telah menggantikan Millenium Development Goals (MDG’s).
Namun penerapan konsep SDG’s tidak semudah teori yang diucapkan. Konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ seperti yang sudah biasa kita dengar. Akan tetapi, hanya sebagian stakeholders yang memahami, mengerti dan mampu menerjemahkan dengan baik dalam realisasi pembangunan.
Hal ini karena konsep pembangunan berkelanjutan ini secara teori mudah, akan tetapi sukar untuk dilaksanakan. Penyebabnya adalah, banyaknya stakeholders yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam implementasi pembangunan dalam konsep ini.
Namun sesulit apa pun tentang penerapan SDG’s merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh suatu daerah.
Karena, output SDG’s bukan hanya berbicara tentang keinginan kita hari ini. Tetapi juga memikirkan apa yang dibutuhkan generasi yang akan datang, sebagai pewaris tunggal sebuah wilayah.
Dalam penerapan SDG’s, yang tersusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkesan hati-hati.
Dengan melakukan koordinasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar output yang dihasilkan sesuai dengan harapan.
Konsep pembangunan infrastruktur dirancang sedemikian rupa, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga bagaimana menjawab tentang kebutuhan masyarakat di masa akan datang.
Karena itu pengembangan infrastruktur berupa bandara, pembuatan jalan baru, pembangunan flyover, pembangunan Jembatan Batam Bintan dan proyek infrastruktur lainnya, adalah sebuah inisiasi perencanaan pembangunan yang berorientasi masa depan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dinilai punya pandangan perspektif, tentang apa yang dibutuhkan daerahnya dan mengantisipasi keinginan generasi yang akan datang tentang pembangunan.
Beberapa tolok ukur pembangunan dijadikan landasan, bagaimana sebuah program mempunyai multiplier effect, bagi banyak sektor kehidupan yang berdampak pada kemaslahatan hidup orang banyak.
Karena itu, program-program disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan jangka panjang, yang disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
Program sektor pendidikan, misalnya. Gubernur Ansar Ahmad secara jelas melakukan maping, tentang kebutuhan infrastruktur pendidikan beserta daya dukung lainnya dalam mendongkrak kualitas pendidikan yang terukur. Kebutuhan sekolah baru bagi daerah padat penduduk mulai direncanakan dan dibangun.
Di sisi lain, Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad, juga terus melakukan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan, dengan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah. Pemenuhan infrastruktur dan prasarana sekolah yang dibutuhkan, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Dengan program ini diharapkan nantinya, semua sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri, mempunyai kualitas yang sama sehingga tidak terjadi lagi penumpukan anak didik baru di satu sekolah saja.
Kebijakan Pemprov Kepri menyangkut dunia pendidikan juga dilakukan secara masif. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3,1 miliar.
Pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland di 104 sekolah, dengan total anggaran Rp 9 miliar. Pemberian bantuan biaya bagi 1.000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah, dengan total anggaran Rp 3 miliar.
Ini merupakan bukti tentang betapa besarnya perhatian Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad terhadap dunia pendidikan untuk jangka panjang.
Di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga terlihat bagaimana sustainable programme dijalankan untuk menggenjot pertumbuhan UMKM agar bisa tetap eksis dan siap bersaing.
Melalui program jaminan bunga pinjaman nol persen yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah, UMKM diberikan modal pengembangan usaha. Dari catatan Dinas Koperasi dan UMKM, lebih dari 2.500 UMKM memanfaatkan pinjaman modal tanpa bunga ini bagi pengembangan usaha.
Tentu harapan ke depan, dari sektor ini mampu menyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kenaikan PDRB di Kepri. Bahkan, lebih jauh dari sektor UMKM ini, akan dilahirkan produk-produk berkualitas yang bisa memenuhi pasar ekspor di luar negeri.
Provinsi Kepri yang memiliki 2.048 pulau, merupakan daerah dengan potensi kemaritiman yang sangat luar biasa. Banyak sektor industri yang bergerak dengan memanfaatkan ruang laut Kepri yang begitu luas ini.
Mulai dari industri hulu sampai hilir tentang pengelolaan dan pengolahan hasil laut banyak ditemukan di beberapa daerah di Kepulauan Riau.
Untuk itu, di sektor ini pun menjadi perhatian Pemprov Kepri, dengan berupaya meningkatkan produksi sub sektor perikanan. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
Adapun kebijakannya, melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
Upaya peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya, dibuatlah kebijakan pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing di sektor ini.
Tentunya peningkatan jumlah produksi harus seiring dengan meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kenapa hal ini harus beriringan? Karena, jika peningkatan kualitas seiring sejalan dengan meningkatnya jumlah produksi, dapat memperkuat pondasi masyarakat pesisir dalam berusaha.
Fluktuasi harga komoditi di sektor ini tidak begitu berpengaruh, jika adanya peningkatan jumlah produksi. Harga komoditi hasil laut mungkin bisa rendah, namun jika ditopang dengan jumlah produksi yang tinggi, maka masyarakat yang bergerak atau bergantung pada sektor ini, perekonomiannya akan tetap stabil.
Langkah lain yang dapat dilakukan, dengan membina hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan. Jika hubungan baik tersebut telah terbentuk, masyarakat nelayan bisa melakukan pengolahan hasil tangkapan sebelum dijual ke pelelangan ikan. Ini tentunya akan memberikan nilai lebih bagi masyarakat nelayan.
Agar produk olahan hasil laut dapat menjangkau pasar, perlu membuat standarisasi produk. Ada langkah yang mestinya dilakukan pemerintah, untuk menjadikan produk masyarakat pesisir terstandarisasi.
Salah satunya dengan membantu memberikan pelatihan pengelolaan hasil laut. Kemudian membantu masyarakat mendapatkan sertifikat halal pada produknya. Lebih jauh, memberikan atau membantu memasarkan hasil olahan tersebut ke berbagai segmen pasar.
Bidang pertanian dan peternakan juga tidak luput dari sentuhan kebijakan Gubernur Ansar Ahmad. Untuk bidang ini, mulai didorong pengembangan pertanian berteknologi tinggi. Seperti pertanian hidroponik yang saat ini mulai dikembangkan di beberapa tempat di lingkungan masyarakat.
Pengembangan sistem pertanian hidroponik dengan tanaman utama sayuran, merupakan salah satu langkah bagaimana memenuhi kebutuhan sayur yang berkualitas baik untuk pasar ekspor maupun domestik.
Pemprov Kepri juga terus menjamin kemudahan bagi petani mendapatkan bibit, pupuk dan sarana penunjang lainnya agar sektor ini tetap berkontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan di bidang peternakan tidak kalah penting karena sektor ini masih punya pengaruh kuat terhadap kenaikan angka inflasi. Beberapa waktu lalu, Gubernur Ansar Ahmad mengeluarkan kebijakan tentang kemudahan izin industri ayam potong dan ayam petelur.
Kebijakan tersebut disambut baik oleh kalangan pengusaha. Hasilnya, baru pertama kalinya Kepri diizinkan ekspor ayam hidup ke Singapura, dengan menghasilkan ayam potong hidup yang berkualitas.
Beberapa peternak ayam telur juga terus didorong agar kebutuhan telur masyarakat Kepri, tetap terjamin dengan harga yang stabil. Dengan peningkatan produksi telur di Kepulauan Riau, secara otomatis juga mengurangi pasokan telur dari luar daerah dengan harga tinggi yang selama ini banyak disuplai dari daerah Sumatera.
Provinsi Kepri yang dianugerahi potensi wisata yang sangat eksotis, merupakan potensi yang menyumbangkan pendapatan tidak sedikit bagi daerah. Untuk pengembangan bisnis pariwisata, telah diupayakan peningkatan sinergitas pembangunan lintas sektor.
Berbagai upaya dilakukan seperti membuat kuantitas dan kualitas SDM di sektor ini lebih baik. Begitu juga dengan geliat ekonomi kreatif, serta peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata.
Seperti telah diulas diawal, pembangunan harus diimplementasikan dengan melakukan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sehingga, destinasi yang ingin dijual mendapatkan perhatian wisatawan.
Pengembangan sektor pariwisata berkaitan erat dengan budaya serta perilaku masyarakat setempat. Untuk itu, keterlibatan pemuda di berbagai bidang terkait pengembangan sektor pariwisata diperlukan.
Ada keterkaitan pengembangan sektor pariwisata dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu titik temunya yaitu, peran UKM pada pemasaran produk industri kelautan dan perikanan.
Sebagai daerah pariwisata, tentunya harus mempunyai makanan khas yang bisa dijual kepada wisatawan. Makanan khas itu harus sudah terstandarisasi, sehingga melalui produk makanan yang dipasarkan juga ikut mengangkat nama Provinsi Kepri.
Daerah tak cukup hanya menjual satu kawasan wisata saja. Sebab, hampir semua kabupaten dan kota di Kepri, mempunyai destinasi wisata yang menarik dengan ciri khas yang berbeda.
Ini merupakan potensi, dan perlu dikembangkan dengan prioritas kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan.
Bergerak majunya semua sektor tersebut, harus mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur, yang salah satunya pemenuhan kebutuhan energi.
Selain itu perlu meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Tentu harapannya, Kepulauan Riau sebagai salah satu garda terdepan bangsa, mampu menjelma menjadi mutiara biru di bagian utara Indonesia.***