TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan, bahwa efisiensi APBN 2025 khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri.
“Karena selama ini infrastruktur kita cukup banyak dari DAK, efisiensi pasti akan berpengaruh untuk pembangunan infrastruktur,” kata Ansar kepada hariankepri.com, merespon terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Meski demikian, sambung Ansar, Pemprov Kepri akan tetap berupaya mencari dana dari APBN untuk pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan konektivitas.
“Tetap kita upayakan, untuk mencari dana ke pusat. Seperti pembangunan jalan, itu kan tidak harus dari DAK saja, bisa melalui inpres,” sebutnya.
Ansar juga menyampaikan, sejauh ini ia juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar proyek strategis usulan Pemprov Kepri tidak terkena efisiensi anggaran. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah penataan lanjutan Pulau Penyengat.
“Dalam waktu dekat ini kita mau ketemu dengan Dirjen Cipta Karya (CK), kita minta bantu supaya itu (penataan Pulau Penyengat) tetap bisa dilanjutkan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kepri juga akan melobi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mengamankan anggaran infrastruktur untuk Kepri di tengah kondisi efisiensi APBN.
“Kemarin saya sudah ketemu Pak Wihadi (Wakil Ketua Banggar) untuk membahas itu,” tuturnya.
Seperti diketahui, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan efisiensi anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Salah satu pos anggaran TKD yang diefisiensi adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp18 triliun.(kar)
