Site icon Harian Kepri

Menteri Naker Soroti Peran Kota Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

Menaker Yassierli saat berdialog dengan mitra industri di Batam, Selasa (17/12/2024)-f/istimewa-diskominfokepri

BATAM (HAKA) – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Yassierli, menyoroti peran strategis Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kaitannya dalam pengembangan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“KEK dirancang untuk memanfaatkan teknologi terbaru, sehingga terjadi skills transfer kepada pekerja lokal,” ujar Menaker saat berdialog dengan mitra industri di Batam, Selasa (17/12/2024).

Menurutnya, kehadiran KEK ini sedianya mendorong perusahaan menerapkan teknologi mutakhir dalam proses produksi. Hal ini berdampak positif bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus memetakan kebutuhan unit kompetensi guna menyediakan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat.

“Pelatihan vokasi berbasis demand-driven akan menjadi prioritas meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja,” tegasnya.

Dengan strategi ini, diharapkan tenaga kerja di Batam mampu menguasai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan bersaing di pasar kerja global.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam dialog itupun menyatakan pendapat yang senada. Menurutnya, pengembangan pelatihan dan vokasi di kawasan ekonomi dan perdagangan bebas (FTZ) serta KEK penting dilakukan.

“Dengan ditetapkannya 3 wilayah di Kepri sebagai FTZ dan KEK, pengembangan pelatihan vokasi menjadi kunci utama,” tegasnya.

Apalagi posisi geografis Kepri yang terletak di wilayah strategis di dunia. Menjadikan kompetensi SDM yang profesional menjadi suatu keharusan.

“Kepri berada di Selat Malaka, salah satu dari 10 chokepoint dunia. Dengan posisi strategis ini, Kepri dapat menjadi pusat pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing global,” tuturnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, Pejabat Tinggi Madya Kementerian Ketenagakerjaan, serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan perusahaan dan lembaga pendidikan vokasi.(kar)

Exit mobile version