TANJUNPINANG (HAKA) – Blusukan yang kerap dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, sepenuhnya tak berdampak positif, khususnya bagi roda pemerintahan Provinsi Kepri.
Hal ini terbukti, dengan banyaknya posisi Pelaksana Tugas (Plt) yang mengisi beberapa jabatan strategis, baik di birokrasi maupun di luar birokrasi Pemprov Kepri.
Menurut pengamat kebijakan publik Provinsi Kepri Buana Fauzi Februari, kondisi tersebut bisa terjadi karena kurangnya kemampuan Gubernur Kepri, dalam mengelola waktu untuk mengurusi rakyat dan pemerintahan. Sehingga berdampak kepada tidak optimalnya fungsi pemerintahan.
“Sebenarnya sangat baik bila pak Gubernur bisa melihat langsung kondisi masyarakatnya. Namun itu harus dilakukan dengan manajemen waktu yang teratur dan terarah,” ujarnya, Selasa (13/2/2018).
Anggota Indonesia Profesional Speaker Assosiation (IPSA) ini juga berpendapat, faktor kepangkatan yang masih kurang di tubuh Pemprov Kepri menjadi penyebab lain, yang membuat Gubernur tak kunjung menunjuk pejabat definitif untuk menggantikan posisi Plt.
“Tapi ada juga karena beberapa kemungkinan lain. Seperti untuk posisi dirut BUMD karena untuk posisi dirut BUMD soal kepangkatan tidak berlaku,” sebutnya.
Dengan kondisi itu, sangat diharapkan Gubernur Kepri dapat segera mengambil kebijakan tegas untuk segera menetapkan pejabat definitif untuk posisi yang kini dipimpin oleh Plt.
Sebab kata dia, apabila terlalu lama dibiarkan dikhawatirkan roda pemerintahan Pemprov Kepri tidak akan berjalan efektif.
“Karena dampaknya beberapa kebijakan akan menggantung. Plt tidak boleh membuat kebijakan terkait keuangan dan personel,” pungkasnya.(kar)
