Site icon Harian Kepri

Merdeka dan APBD

*Catatan Redaksi

Hari ini, Jumat (18/8) usia Indonesia sudah 72 tahun lebih satu hari. Rutinitasnya sama seperti tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Kemerdekaan diramaikan dengan berbagai kegiatan. Yang membuat sedikit berbeda dengan tahun lalu, Hari Kemerdekaan tahun ini ditandai dengan anjloknya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri. Cuma 1,52 persen di semester I tahun 2017, padahal target RPJMD Kepri tahun 2017 sebesar 5,85 persen.

Sebagai daerah yang wilayahnya berbatasan dengan negara maju, dan sejumlah regulasi untuk memanjakan investasi, angka 1,52 persen sungguh menyesakkan dada. Angka itu memang jadi perdebatan begitu juga dengan penyebab dan solusinya, akan tetapi sumbernya dari data Bank Indonesia dan BPS.

Jika ingin membantah angka itu tentu harus dengan data yang juga, bukan cuma dengan statement atau pernyataan. Kita yakin, Pemprov yang memiliki banyak birokrat berpendidikan tinggi dan sangat tinggi mampu mendapatkan solusi untuk menaikkan angka itu.

Kalaupun tak mampu mengangkat pertumbuhan industri manufaktur, minimal bisa membelanjakan sebanyak-banyaknya anggaran APBD di sisa tahun anggaran 2017. Sebab, angka yang sangat kecil itu berarti juga tingkat kesejahteraan masyarakat Kepri tidak beranjak lebih baik dari tahun sebelumnya.

Padahal ada anggaran yang totalnya triliunan rupiah yang disediakan di APBD-APBD di berbagai daerah otonom di Provinsi Kepri. Anggaran itu disediakan bukan hanya untuk menyelenggarakan pemerintahan, namun yang sangat terpenting, adalah untuk meningkatkan kemakmuran semua warga Kepri.

Kemakmuran itulah tujuan dari kemerdekaan Indonesia, seperti yang dicantumkan di preambule UUD 1945. Kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan sumber daya manusia yang begitu hebat di Pemprov Kepri, kita yakin Pemprov dan DPRD Kepri serta Pemko/Pemkab serta dewannya, mampu menelurkan kebijakan anggaran yang pro pembangunan dan pro rakyat.

Karena APBD bukan cuma untuk belanja operasional dan tunjangan pegawai serta dewan. ***

Exit mobile version