TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan (Barenlitbang) Kepri, Misni menyebut, ada enam isu strategis yang menjadi konsen utama Pemprov Kepri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepri tahun 2025 – 2045.
Adapun enam isu strategis tersebut kata dia, yakni, Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, konektivitas dan sarana dan prasana yang berkualitas, dan transformasi ekonomi berkelanjutan.
“Kemudian, lingkungan hidup dan perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, dan kualitas kehidupan masyarakat,” kata Misni dalam Musrenbang RPJPD Provinsi Kepri tahun 2025 – 2045, di TCC Aston Tanjungpinang, Kamis (2/5/2024).
Lebih lanjut ia menjabarkan, Barenlitbang juga telah menyusun 4 misi RPJPD Provinsi Kepri tahun 2025 – 2045. Yaitu, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta keseteraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu.
Kedua, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas pelayanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif.
Misi ketiga, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju blue economy.
“Sedangkan yang keempat, mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah,” jelasnya.
Selain itu lanjut Misni, dalam RPJMD Provinsi Kepri 2025 – 20245 juga sudah disusun arah kebijakan pembangunan di 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
Seperti, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang arah pembangunannya pada peningkatan multiplier effects aktivitas ekonomi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pengembangan industri halal, dan industri bernilai tambah tinggi.
Seperti di antaranya galangan kapal, hilirisasi alumina dan barang elektronik dan industri hijau, termasuk transisi menuju EBT.
“Serta optimalisasi pariwisata sejarah dan religi, pariwisata kesehatan, ecotourism, sport tourism, grey tourism,” sebutnya.
Kemudian, untuk Natuna dan Anambas, kebijakan pembangunannya diarahkan kepada penguatan infrastruktur dan layanan dasar, pengembangan pariwisata alam dan ekonomi biru seperti, perikanan, minyak dan gas, dan optimalisasi aktivitas ekonomi dan penguatan pertahanan keamanan wilayah perbatasan.
Selanjutnya, untuk Lingga, dalam RPJPD Provinsi Kepri tahun 2025 – 20245 arah kebijakan pembangunannya meliputi, pemenuhan infrastruktur dan akses layanan dasar.
“Termasuk infrastruktur digital atau jangkauan internet,” jelasnya.
Peningkatan konektivitas intra dan antar pulau dan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Ekonomi baru yang dimaksud yakni pertanian arti luas serta pariwisata alam, sejarah, dan religi,” tuturnya.
Disampaikannya juga RPJPD Provinsi Kepri 2025 – 2045 ditargetkan sudah akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepri pada minggu keempat Mei 2024,
“Kemudian, dilanjutkan dengan penetapan Perda yang ditargetkan pada Agustus 2024,” pungkasnya.(kar)