TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Barenlitbang Kepri, Misni menyampaikan, Musrenbang tahun 2023, bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2024.
“Dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Rabu (29/3/2023) dan Kamis (30/3/2023) dengan undangan sebanyak 500 orang,” katanya, dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (29/3/2023).
Misni melanjutkan, dalam Musrenbang Tahun 2023 ini, dilakukan pembahasan terhadap seluruh usulan program daerah yang terbagi dalam 4 kelompok.
Yaitu, kelompok tematik kemiskinan, kelompok ekonomi dan SDA, kelompok infrastruktur dan kewilayahan, serta kelompok pemerintahan dan pembangunan manusia.
“Khusus untuk kelompok tematik kemiskinan hal itu sesuai dengan arahan
Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan target penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024,” ujarnya.
Selain itu, Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2023 ini, juga disejalankan dengan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Adapun penerima penghargaan PPD, yaitu Terbaik l Kota Tanjungpinang, Terbaik ll kabupaten Bintan, dan Terbaik llI Kabupaten Karimun.
Sedangkan, untuk penerima IPKD yaitu Kabupaten Bintan dengan nilai 74,1676, Kabupaten Karimun dengan nilai 72,9901, Kabupaten Lingga dengan nikai 67,6489, dan Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647.
“Kemudian, Kota Batam dengan nilai 65,3890, Kabupaten Natuna dengan nilai 60,7096, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589,” jelasnya.
Misni melanjutkan, Musrenbang Tahun 2023 ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yaitu BPS Provinsi Kepri atas perannya sebagai pembina data dalam pelaksanaan satu data Indonesia Tingkat Provinsi Kepri.
Selanjutnya, BWSS IV atas kontribusinya dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kepri, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau atas pembangunan dan komitmen kontribusi dalam peningkatan sarana prasarana jalan nasional di Provinsi Kepri.
Kemudian, kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri atas kontribusinya dalam penataan kawasan permukiman di Provinsi Kepri.
“Serta kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Permukiman Sumatera Il atas kontribusi dalam penyediaan perumahan di Provinsi Kepri,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya sinkronisasi tema RKP Nasional dan Daerah.
Untuk tahun 2024, ujarnya, tema RKP Nasional adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” jelasnya.
Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Onny Noyorono, memaparkan Provinsi Kepri dalam jangka panjang akan diarahakan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.
“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” paparnya.
Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif.
Sebelumnya, Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2023 secara resmi dibuka Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina.
Gubernur Ansar mengatakan, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. (kar)
