TANJUNGPINANG (HAKA) – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepri mencatat, per 30 November 2022, pendapatan negara di Provinsi Kepri terealisasi sekitar Rp 11,4 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri, Indra Soeparjanto, menyampaikan, realisasi tersebut, setara dengan 98,59 persen dari target yang ditetapkan di tahun anggaran 2022 ini, yakni sebesar Rp 11,8 triliun.
“Nilai tersebut juga meningkat sebesar 19,57 persen, jika dibandingkan dengan capaian realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya, dalam konferensi pers di Kantor Kanwil DJPb Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (15/12/2022).
Diutarakannya, realisasi penerimaan negara tersebut, bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 9,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2,1 triliun.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara pada akhir November 2022 didorong oleh keberhasilan program PPS (Program Pengungkapan Sukarela), extra effort pemungutan perpajakan, serta kenaikan harga komoditas.
Namun, lanjutnya, untuk realisasi belanja negara di Provinsi Kepri sampai dengan 30 November 2022, belum terlalu maksimal. Utamanya, dalam realisasi belanja barang dan modal.
Indra mengatakan, dari total target belanja barang APBN di Kepri sebesar Rp 3,4 triliun, baru terealisasi sebanyak Rp 2,4 triliun atau 70 persen. Padahal, idealnya di penghujung tahun anggaran belanja barang APBN sudah harus menyentuh angka 85 persen.
Sedangkan, untuk belanja modal dari total Rp 1,7 triliun, baru terealisasi sebanyak Rp 839 miliar atau 47 persen. Angka tersebut, jauh lebih rendah, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang tercatat sebesar 61 persen.
“Jadi ini tidak ideal,” sebutnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, berdasarkan hasil temuan pihaknya, keterlambatan realisasi belanja barang dan modal di tahun anggaran 2022 ini, disebabkan oleh beberapa faktor.
Yaitu, karena keterlambatan pengurusan administrasi, keterlambatan penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan oleh instansi/lembaga, hingga disebabkan karena gagal lelang.
“Faktor penyebab keterlambatan ini sebenarnya sudah menjadi isu klasik. Karena itu kami mendorong pengurusan administrasi dan penunjukkan pejabat itu bisa selesai di awal-awal tahun,” tegasnya.
Pada kesempatan itu Indra juga menyampaikan, di penghujung tahun 2022 ini, capaian fiskal di Provinsi Kepri menunjukkan kinerja yang positif, bahkan relatif meningkat dengan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera dan Nasional.
“Namun demikian, pemerintah akan tetap waspada dan berkomitmen dalam menjaga perkembangan berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global,” pungkasnya.(kar).
Perkembangan APBN di Provinsi Kepri per 30 November 2022 :
A. Pendapatan dan Hibah
1. Penerimaan Perpajakan : 9.501 triliun
2. PNBP : Rp 1.991 triliun
B. Belanja Negara :
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai : Rp 1.655 triliun
2. Belanja Barang : Rp 2.420 triliun
3. Belanja Modal : Rp 839.064 miliar
4. Bantuan Sosial : Rp 2.549 miliar
5. Belanja Lainnya : Rp 181.281 miliar
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
A. Transfer ke Daerah
a. Dana Perimbangan
I. Dana Transfer
– Dana Bagi Hasil : Rp1.895 triliun
– Dana Alokasi Umum : Rp 4.211 triliun
– Dana Insentif Daerah : Rp 123.077 miliar
II. Dana Transfer Khusus : Rp 1.459 triliun
– DAK Fisik : Rp 451.509 miliar
– DAK Non Fisik : Rp 1.008 triliun
B. Dana Desa : Rp 205.074 miliar
#sumber : Kanwil DJPb Provinsi Kepri
