NATUNA (HAKA) – Langkah pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA) kian mendekati kenyataan. Bahkan,
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan komitmen penuh mendukung pemekaran wilayah perbatasan itu demi pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan nasional.
“Ini bukan sekadar administrasi. Tapi, langkah strategis untuk menjawab ketimpangan dan memperkuat posisi Indonesia di garis depan,” ujar Ansar dalam Diskusi Publik yang berlangsung di Kabupaten Natuna.
Gubernur Ansar menambahkan, keterbatasan rentang kendali dan APBD selama ini menghambat pembangunan. Ansar mengaku, menjadi kepala daerah pertama yang menandatangani dukungan resmi pemekaran KKNA.
“Natuna dan Anambas adalah wajah Indonesia di utara. Sudah waktunya bersinar,” tegas Gubernur Ansar.
Diskusi yang mengangkat tema “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus KKNA dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa” itu digelar oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi KKNA (BP3K2NA).
Sejumlah tokoh nasional hingga daerah hadir, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menyatakan dukungan penuh dari parlemen.
“Natuna berbatasan dengan delapan negara. Sangat strategis. Tapi belum punya kewenangan untuk mengelola potensi besarnya sendiri. Provinsi khusus adalah jawabannya,” kata Rifqi.
Dukungan juga datang dari Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dan perwakilan Pemkab Anambas yang menegaskan kesiapan daerah perbatasan untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional, termasuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
“Kami tidak ingin hanya jadi penonton. Kami ingin jadi pemain utama,” ujar Cen tegas.(kar)