NATUNA (HAKA) – Ratusan warga Natuna mendatangi Gedung DPRD Natuna, untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai daerah karantina bagi WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China, Jumat, (31/1/2020).
Suasana riuh terasa mulai dari tempat parkir sampai ke ruang paripurna. Berbagai elemen masyarakat dari mulai ormas, OKP, pemuda dan masyarakat.
Rapat khusus mendadak ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dan Wakil Ketua II, Jarmin Sidik. Tampak hadir Sekda Natuna Wan Siswandi, Dandim dan Wakapolres Natuna.
Dalam pemaparannya secara bergantian, anggota DPRD Natuna seluruhnya menolak dijadikannya Natuna sebagai tempat karantina. Mengingat, efek yang dikhawatirkan terhadap masyarakat.
Wan Siswandi dalam kesempatan itu beliau menyampaikan penolakan yang disampaikan oleh Bupati Hamid Rizal.
Penolakan keras juga datang dari perwakilan masyarakat. Mereka menyampaikan, selama ini Natuna hanya diambil kekayaan alamnya, apalagi akhir-akhir ini seolah masyarakat Natuna selalu dirugikan, dari mulai rencana kedatangan nelayan pantura sekarang rencana menjadikan Natuna sebagai daerah karantina.
“Apa pusat menganggap kami tidak ada, semua permasalahan diberikan ke Natuna seakan-akan Natuna dibuat seolah tong sampah,” ungkap salah satu warga dengan nada kesal.
Sementara itu Ketua Komisi I, Wan Aris dan Anggota Komisi I dari Partai Demokrat, Baharuddin menyampaikan kekesalannya terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Terlebih, keputusan itu seakan-akan diambil sepihak tanpa membicarakannya terlebih dahulu kepada lembaganya. Baharuddin menyampaikan bahwa jangan paksa masyarakat melakukan pergerakan, mereka mengingatkan bahwa kondusifitas Natuna yang saat ini terjaga dengan baik jangan sampai terusik oleh rencana pemerintah pusat tersebut.
“Kita berjuang demi anak dan keluarga kita, jangan pernah mengusik kami, andai rencana itu masih dilanjutkan, jangan salahkan kami kalau kami besok (hari ini, red) turun memblokade bandara,” ujar Wan Aris.
Rombongan DPRD, Sekda, Dandim, Wakapolres dan perwakilan masyarakat selanjutnya, menuju Natuna Hotel untuk menemui kepala BNPB dan perwakilan Kemenkes. (dan)
