TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua DPRD Provinsi Kepri periode 2009-2014 Nur Syafriadi ikut menyayangkan, kejadian yang menimpa Ketua BP3KR Huzrin Hood, saat Paripurna Istimewa Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2019-2024, Senin (9/9/2019) kemarin.
“Seharusnya mereka (Sekwan) tidak boleh seperti itu. Karena Bang Huzrin itu tokoh perjuangan provinsi ini,” ujarnya kepada hariankepri.com, Kamis (12/9/2019).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, sebelum paripurna itu berlangsung, ia sempat bersalaman dengan Huzrin Hood di barisan undangan VVIP. Namun, sepanjang paripurna itu berlangsung Huzrin Hood tidak terlihat lagi di barisan tersebut.
“Waktu itu saya positif thinking saja, mungkin beliau keluar karena ada keperluan. Setelah baca (berita, red) baru tau kalau Bang Huzrin direndahkan, karena disuruh pindah ke barisan undangan lain,” jelasnya.
Ketua DPRD Kepri 2 periode itu mengatakan, dia duduk di baris kedua deretan VVIP, bersama Anggota DPR RI terpilih Ansar Ahmad dan Ketua Ombudsman.
Nur pun bersaksi, bahwa selama paripurna berlangsung, masih ada dua kursi kosong di depannya (barisan paling depan) yang posisinya persis disebelah kiri Wakapolda.
“Yang satu kursi itu diisi Ketua LAM, sedangkan yang 1 lagi tetap kosong hingga paripurna itu berakhir,” ungkapnya.
Atas kejadian itu, ia pun secara tegas meminta kepada Pemprov Kepri untuk mengevaluasi kinerja perangkat di Sekretaris Dewan (Sekwan).
Karena menurutnya, kejadian yang menimpa mantan Bupati Kabupaten Kepri itu adalah bentuk pelecehan terhadap BP3KR.
“Ini harus dievaluasi dan menjadi bahan introspeksi. Saya sebagai salah satu pejuang provinsi ini juga merasa terusik, karena salah satu pejuang pembentukan Provinsi ini tidak lagi dihargai,” tukasnya.(kar)