TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri Nurdin Basirun membagikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2018, kepada seluruh Kepala OPD, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Rabu (3/1/2018).
Ada hal yang cukup unik dalam penyerahan DPA tersebut. Yang mana, usai menyerahkan DPA Nurdin meminta seluruh Kepala OPD untuk ikut berdiri bersamanya di atas panggung disaat ia memberikan arahan.
“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh teman-teman yang ada di belakang saya,” ujar Nurdin saat mengawali sambutannya.
Nurdin juga berpesan kepada seluruh Kepala OPD untuk bisa cermat dan teliti dalam menggunakan anggaran yang telah diberikan.
“Harap hati-hati menggunakannya. Semua OPD di tahun 2018 ini bisa lebih kreatif dan terus berinovasi,” pesannya.
Selain itu, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian. Sebab, pada tahun 2018 ini hampir 30 persen alokasi dana APBD digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Ia berharap, setiap OPD dapat melakukan penyederhanaan administrasi dan prosedur yang dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran.
“OPD 2018 ini merupakan OPD jaman now, karena OPDnya bergerak cepat. Karena hampir 30 persen lebih anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur.
Efisiensi, efektif dan tepat sasaran perlu dilakukan. Agar pembangunan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” sebutnya.
Dari 31 OPD yang menerima DPA, setidaknya ada 6 OPD yang pagu anggarannya di tahun ini cukup fantastis, yang mencapai ratusan miliar bahkan ada yang lebih dari setengah triliun. (kar)
Daftar Alokasi Anggaran OPD Pemprov Tahun 2018:
———————————–
1. Dinas Pendidikan Rp 623 miliar
2. Dinas PUPR Rp 311 miliar
3. Sekretariat Daerah Rp 272 miliar
4. Dinas Perkim Rp 241 miliar
5. Setwan DPRD Rp 156 miliar
6. Dinas Perhubungan Rp148 miliar
————————————–
7. Dinas Kesehatan Rp 57,6 miliar
8. Bapelitbang Rp 43.18 miliar
9. Dinas LH dan Kehutanan Rp 26 miliar
10. Dinas PMD Dukcapil Rp17,80 miliar
11. Dinas P3APP dan KB Rp19 miliar
12. Dinas Sosial Rp17 miliar
13. BPBD Rp 9 miliar
14. Dinas Tenaga Kerja Rp 28 miliar
15. Dinas Koperasi UKM Rp15 miliar
16. BPMPSP Rp 70 miliar
17. Dinas Kebudayaan Rp17 miliar
18. Dispora Rp 68 miliar
19. Kesbangpol Rp 13 miliar
20. Satpol PP Rp 19 miliar
21. BPKAD Rp 19 miliar
22. Inspektorat Rp 24 miliar
23. BKD Rp 21 miliar
24. Dinas Hanpangan Rp 17 miliar
25. Diskominfo Rp 22 miliar
26. Dinas Perpustakaan Rp18 miliar
27. Dinas ESDM Rp 35 miliar
28. Dinas Pariwisata Rp17 miliar
29. Dinas KP Rp 48 miliar
30. Disperindag Rp 32 miliar
31. BPPRD Rp 86 miliar
