BATAM (HAKA) – Pemprov Kepri dan Kemenko Maritim terus memantangkan pengelolaan labuh jangkar di sejumlah perairan kawasan ini. Pematangan itu terlihat dari pertemuan bersama Kemenko Maritim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat di ruang Gubernur Kepri Graha Kepri, Batam, akhir pekan lalu.
“Sektor Maritim di Kepri harus bergairah dan mampu memberikan pelayanan dan keamanan yang baik untuk pemanfaatannya,” kata Nurdin saat pertemuan itu.
Gubernur ingin banyak potensi kelautan yang dimiliki Kepri, benar-benar dimanfaatkan untuk negara dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai Kepri tidak mendapatkan apa-apa.
Menurut Gubernur, Kepri hanya mengambil hak atas ruang wilayah laut saja terhadap persoalan labuh jangkar. “Kita akan memberikan tarif yang lebih murah dengan pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang prima,” kata Gubernur
Terhadap persoalan labuh jangkar ini, Nurdin memang memberi perhatian khusus. Apalagi dukungan pusat agar pengelolaannya memberi penghasilan untuk negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat kuat.
Gubernur, misalnya, menekankan tentang masalah perizinan sandar dan berangkatnya kapal saat labuh jangkar harus lebih baik dari daerah terdekat.
“Singapura cepat dalam menangani masalah perizinan dan ini menjadi daya tarik bagi perusahaan pelayaran sehingga pengiriman tidak telat,” kata Nurdin.
Selain itu, Nurdin mengingatkan agar fasilitas dan infrastruktur pelabuhan perlu diperbaiki untuk kenyamanan kapal dan barang tersebut. Jika sudah beropersai, pendapatan lain yg dilirik dari Pemprov Kepri berupa pemasukan dari pembelian air tawar bagi kapal-kapal besar.
Bersama tim dari pusat, Nurdin mengajak melakukan peninjauan langsung ke lokasi seperti Berakit, Nipah, Sambu, Tolop dan wilayah lainnya. Termasuk berkoordinasi dengan Internasional Maritime Organization (IMO) mengenai jalur pelayaran wilayah Berakit, karena berada pada jalur internasional sehingga bisa dimanfaatkan untuk labuh jangkar kapal-kapal asing.
Meski terus melakukan persiapan, Nurdin tetap mengingatkan ancaman dari laut, terutama bahan berbahaya dan narkoba. Karena itu, Nurdin minta pengawasan terhadap semua kapal yang akan masuk ke Indonesia (manifest-muatan) untuk menghindari bahan berbahaya dan narkoba.
Dalam kesempatan itu, Firdaus Manti dari Kemenko Maritim menyebutkan pihaknya sedang melakukan peninjauan masalah labuh jangkar kapal di wilayah Kepri agar bisa menjadi PAD. Akan ada perubahan yang memberatkan para pengusaha dan bisa membuat daya tarik bagi investor.
Dalam pada itu, Kadishub Jamhur Ismail mengatakan, sedang dilakukan kajian batas wilayah. Ke depannya juga perlu dilakukan bota persepahaman dengan banyak instansi, seperti Angkatan Laut dan lainnya.
Selain Nurdin, pada pertemuan itu tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arief Fadillah, Kadis Perhubungan Kepri Jamhur Ismail, Asisten Deputi Penunjang Industri Kemenko Kemaritiman Firdaus Manti, Direktur pada Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Roeli Kadir, Auditor Madya pada Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Adi Trenggana, Kabid Sistem Konektivitas Kemenko Kemaritiman Fadrinsyah Anwar dan Kepala Seksi Wilayah I Dirjen Bina Bangda Kemendagri Nitta Rosalin. (red/humas pemprov)