ANAMBAS (HAKA)-Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas mendatangi Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Kepri di Batam beberapa wajtu lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui secara jelas penyebab Anambas mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ternyata, salah satu penyebab WDP, adalah masalah aset yang belum selesai antara Natuna dan Anambas,” ungkap anggpta DPRD Anambas Yulius.
Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan itu, BPK merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan aset hibah antara Natuna dan Anambas.
“Menurut BPK aset yang masih banyak belum terselesaikan itu aset di Dinas Pendidikan,” sebutnya.
Ada 150 unit sekolah yanga masih belum terdata saat penyerahan aset dari Natuna ke Anambas. “Jadi pemerintah daerah mesti harus selesaikan ini, agar kejadian WDP kali ini tidak terulang pada tahun berikutnya,” tegasnya. (fri)
