TANJUNGPINANG (HAKA) – Aturan opsen pajak yang mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025, berdampak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan bahwa pada Januari 2025, realisasi pendapatan dari sektor PKB mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Ada sedikit penurunan, tapi tidak terlalu signifikan,” kata Adi saat diwawancarai hariankepri.com di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (18/2/2025).
Meski demikian, Pemprov Kepri tetap optimistis bahwa target pajak daerah tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 1,583 triliun dapat tercapai.
“Karena ada potensi-potensi pajak daerah yang diberikan oleh pusat kepada kita,” sebutnya.
Adi menjelaskan, potensi pajak daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan Pemprov Kepri adalah pajak kendaraan alat berat dan kendaraan atas air.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedua sektor pajak tersebut dimungkinkan untuk dipungut oleh Pemprov Kepri.
“Tapi belum kita laksanakan, karena belum kita sosialisasikan dan masih dilakukan kajian apakah jika kedua sektor pajak itu dipungut dapat mengganggu dalam konteks ekonomi daerah kita,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Andi Mardianus menambahkan, bahwa pada Januari 2025 realisasi PKB tercatat sebesar Rp 35,701 miliar.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, yang mencapai Rp46,151 miliar. “Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp10,450 miliar jika dibandingkan dengan Januari 2024,” ungkapnya.
Andi menjelaskan bahwa penurunan realisasi PKB pada Januari 2025 ini terjadi akibat kebijakan opsen pajak yang diterapkan tahun ini.
“Memang adanya kebijakan opsen itu otomatis berdampak pada penerimaan kita dari sektor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” pungkasnya.(kar)
