TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad membentuk Tim Satgas, untuk mengoptimalkan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah perairan Provinsi Kepri.
Satgas dibentuk, dalam launching pungutan perdana jasa labuh penerimaan daerah pada area labuh jangkar di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Selasa (9/3/2021).
Ansar mengatakan, tim tersebut nantinya akan terdiri dari Makogabwilhan I, Bakamla, Polairud, Lantamal IV dan stakeholder terkait lainnya.
Tim tersebut, akan menggiring kapal-kapal yang berlabuh di perairan Kepri, agar mau melalukan labuh jangkar dititik-titik yang sudah ditetapkan.
“Untuk kerja Satgas ini, kita akan pakai anggaran APBD. Kita akan bekerjasama, Insya Allah itu bisa kita lakukan,”katanya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Provinsi Kepri ini menjelaskan, berdasarkan kegiatan bulan Februari 2021, tercatat ada sebanyak 56 unit kapal yang melakukan labuh jangkar di lima titik perairan.
Sepanjang periode itu kata dia, ada sekitar 1.974.543 GT/bulan atau sama dengan 65.818 GT/hari kapal yang melakukan labuh jangkar. Dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 42 juta/ hari atau Rp 1.3 miliar/bulan.
“Sehingga setiap hari masing-masing lokasi dari 5 lokasi perairan itu, ada 4 kapal ukuran rata-rata 50.000 GT, maka potensi pendapatan daerah adalah 700 juta/hari atau Rp 200 miliar per tahun,” jelasnya.
Untuk diketahui, sejak dilaunching pada Rabu (3/3/2021) di Galang, Kota Batam kemarin. Saat ini Provinsi Kepri memiliki 5 titik perairan labuh jangkar.
Kelima titik perairan itu dikelola oleh PT Bias Delta, PT Pelabuhan Kepri dan PT Citra Agramasinti Nusantara untuk titik perairan Galang dan Kabil.
PT Pelabuhan Kepri di Perairan Tanjung Berakit, dan PT Pelindo I, PT Maxteer D Perdana, PT Asinusa Putra Sekawan untuk perairan Nipah dan Karimun.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Penasehat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Laksamana (Purn) TNI Marsetio dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Menko Marvest, Safri Burhanuddin. Kemudian, Pangkogabwilhan I, Danlantamal IV, serta stakeholder terkait.(kar)