TANJUNGPINANG (HAKA) – Jelang berakhirnya triwulan II tahun 2022, realisasi pendapatan dan serapan anggaran belanja di APBD Provinsi Kepri, masih dibawah angka 50 persen.
Berdasarkan data yang dikutip dari laman djpk.kemenkeu.go.id, Kamis (16/6/2022). Bahwa, hingga 15 Juni 2022, untuk pendapatan daerah secara keseluruhan, baru terealisasi sebanyak Rp 1,13 triliun atau 32.58 persen dari target yakni sebesar Rp 3.48 triliun.
Sedangkan untuk belanja daerah, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,87 triliun, baru terserap sebanyak 28.8 persen atau sekitar Rp 1,11 triliun.
Sementara itu, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini, capainnya masih sekitar 41 persen, atau baru sekitar Rp 561 miliar, dari target Rp 1,34 triliun.
Terkait capaian realisasi pendapatan dan belanja APBD Kepri tahun 2022 tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menekankan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat serapan belanja APBD Kepri tahun ini.
“Kita dorong seluruh kepala OPD mempercepat belanjanya lagi, dan kita juga menekankan agar seluruh OPD untuk memperbanyak penggunaan produk dalam negeri,” katanya, di Kota Tanjungpinang.
Sementara untuk mempercepat realisasi pendapatan daerah, Ansar meminta Bapenda Provinsi Kepri, yang dipimpin Reni Yusneli sebagai Kepala Badan, untuk terus melakukan langkah-langkah strategis mempercepat realisasi pendapatan.
“Utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.
Menurut Ansar, untuk mempercepat realisasi pendapatan daerah, dibutuhkan dua prasyarat. Yakni melalui intensifikasi pungutan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak air di bawah tanah.
“Sedangkan langkah kedua adalah menggencarkan ekstensifikasi dengan pemetaan potensi-potensi pendapatan lain yang masih bisa dikejar dan didorong,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (25/5/2022) lalu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan, di pertengahan triwulan II tahun 2022, serapan APBD Provinsi Kepri baru mencapai 30 persen.
Capaian itu agak sedikit lambat dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti, adanya perubahan tata kelola dalam pemerintahan, kondisi kinerja pegawai yang kurang optimal selama bulan Ramadan, dan cuti Idul Fitri 1443 Hijriah.
“Insyaallah kita akan mengejar dengan kekuatan yang full. Karena sekarang beberapa program sudah mulai digesa dan dikerjakan. Harapannya nanti di bulan Juli kita sudah bisa mencapai 50 persen,” katanya, kepada hariankepri.com.(kar)