TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah memberhentikan sebanyak 120 pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Kepri.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan KORPRI Provinsi Kepri, Yeny Trisia Isabella, Rabu (12/2/2025).
Menurut Yeny, dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan tenaga kependidikan (tendik) atau pegawai tata usaha (TU) di sekolah.
“Jumlahnya ada 57 orang,” katanya, kepada hariankepri.com.
Selain itu, sambungnya, terdapat 37 pegawai teknis, 24 guru, serta 2 tenaga kesehatan yang juga terdampak kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menjelaskan, bahwa pegawai honorer yang dirumahkan ini adalah mereka yang memiliki masa kerja di bawah dua tahun dan tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Adi menuturkan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut, atas ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Mereka tidak bisa mengikuti seleksi PPPK tahap 1 maupun 2. Jadi harus dirumahkan, karena dianggap ilegal oleh Menteri Dalam Negeri,” ujarnya kepada hariankepri.com, pada Rabu (22/1/2025).(kar)
