TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Kepri telah menggelar rapat paripurna dengan agenda, pandangan umum (pandum) fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Kamis (28/11/2024).
Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri T Afrizal Dachlan dan dihadiri oleh Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara serta para kepala OPD Provinsi Kepri.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri menyambut baik RAPBD Tahun 2025 dan setuju untuk melanjutkan pembahasan dalam agenda rapat paripurna selanjutnya.
Kendati demikian, sejumlah fraksi di DPRD Kepri memberikan beberapa catatan, terhadap RAPBD Tahun 2025 yang disampaikan oleh Pemprov Kepri.
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra melalui Capt Luther Jansen, yang menyoroti penurunan pendapatan daerah pada APBD 2025 dibandingkan tahun 2024.
“Fraksi Gerindra mendorong pemerintah provinsi, khususnya OPD penghasil, untuk mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan penerimaan daerah,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Kepri ini.
Sementara itu, Fraksi Nasdem, melalui Juru Bicara, Suhadi menyoroti porsi belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai dalam pos belanja langsung yang terus meningkat, sehingga mengurangi porsi belanja modal.
“Fraksi Nasdem menekankan pentingnya pemerataan alokasi belanja langsung di sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kepri,” sebut Anggota DPRD Kepri dari Dapil IV ini.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam penandatanganan KUA PPAS RAPBD 2025 menyampaikan, proyeksi pendapatan daerah di tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3,9 triliun dan proyeksi belanja sebanyak Rp 3,9 triliun.
“Kami berharap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat segera dibahas untuk dapat disetujui bersama, sehingga penetapan APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu untuk selanjutnya menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun DPA-SKPD,” ujar Ansar. (kar)
