JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto merombak pucuk pimpinan fraksinya di DPR RI. Setnov -panggilan akrabnya- mencopot Kahar Muzakir dari posisi ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) dan menggantikannya dengan Robert Kardinal.
Pergantian itu pun memunculkan spakulasi tentang adanya gejolak internal di partai berlambang beringin hitam itu. Hal itu diduga terkait dengan status Setnov yang kini masuk daftar cegah di imigrasi berdasar permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menepis spekulasi itu. Menurutnya, pergantian ini bukan karena adanya gejolak di internal lantaran Setnov terseret-seret kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Idrus menegaskan, pergantian itu semata-mata untuk penyegaran di internal partainya. “Jadi begini, kami dalam rangka menjaga efektivitas kinerja semuanya,” kata Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Politikus asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, tidak ada masalah dengan pergantian ini. Dia lantas mencontohkan ketika pada 2011 terlilih menjadi sekretaris jenderal Partai Golkar dan mundur dari DPR.
Idrus menyebut langkah itu demi efektivitas menjalankan tugas. “Lalu ada pertimbangan DPR dan DPP kepentingannya sama, yaitu mendorong kinerja,” ungkapnya.
Karenanya Idrus menegaskan, pergantian pimpinan FPG juga untuk menghadapi isu politik ke depan. Menurut dia, pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan umum serentak 2019 sudah di depan mata.
Idris menambahkan, Golkar harus bekerja efektif untuk menghadapi agenda-agenda politik strategis. DPP PG membutuhkan Kahar mengingat posisinya sebagai ketua koordinator bidang kepartaian. “Itu kunci mesin politik Golkar berjalan atau tidak,” tegasnya. (jpnn.com)