Beranda Headline

Pejabat Pemprov Tak Yakin, DPRD Kepri Mau Potong Pokir untuk Efisiensi Anggaran

0
Para pejabat dan Pegawai Pemprov Kepri saat apel di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri, merasa tidak yakin atas penegasan beberapa anggota DPRD Kepri, tentang bersedia memotong dana Pokok Pikiran (Pokir), untuk efisiensi anggaran.

Kepada hariankepri.com, salah seorang pejabat eselon III Pemprov Kepri, Marwan (bukan nama sebenarnya) mengatakan, bahwa banyak dari pejabat di Pemprov Kepri, yang tidak begitu yakin dengan niat pemotongan pokir.

“Kalau memang niat, harusnya sejak awal mereka setuju tanpa syarat untuk potong pokir,” ucapnya kepada hariankepri.com, Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, ketika pembahasan anggaran, cukup banyak alokasi pokir yang sasarannya tidak langsung ke masyarakat. Padahal, masih banyak program yang dibahas di Musrenbang tidak sejalan dengan kegiatan yang didanai oleh pokir.

“Masyarakat minta infrastrukur, pokirnya malah ke belanja barang. Ini kan tak nyambung,” ungkapnya.

Maka dari itu, sudah selayaknya dana pokir itu dilakukan rasionalisasi. Sebab, banyak program kegiatan yang didanai pokir sangat tidak rasional.

“Tapi ada juga yang disalurkan melalui bantuan sosial kemasyarakatan. Itu yang betul,” ucapnya.

Sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kepri menyetujui pemangkasan pokir, namun dengan catatan bahwa prosesnya harus dibahas bersama TAPD.

Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kepri, Jusrizal, menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran pokir harus dibahas secara menyeluruh bersama TAPD dan DPRD.

“Tapi dengan catatan, prosesnya harus betul-betul dibahas bersama TAPD dan DPRD,” kata Politisi Partai NasDem ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, juga menyatakan setuju. Namun, Politisi PKS ini menekankan bahwa pemangkasan pokir harus menjadi opsi terakhir dalam kebijakan efisiensi anggaran.

“Ketika semua belanja sudah disisir, dan belum cukup, baru dimasukkan dana pokir. Jadi pokir menjadi opsi terakhir,” ujarnya.

Baca juga:  Disdik Kepri Targetkan Aula SMAN 2 Pinang Siap Pakai di Tahun Ajaran 2024

Anggota Komisi I DPRD Kepri, Lik Khai juga menyatakan setuju, sepanjang kebijakan tersebut membawa manfaat bagi semua pihak.

“Selagi baik untuk semua pihak, kita harus sepakat,” katanya. (fik/kar)

example bannerexample banner

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini