TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepri, memutuskan dalam pengelolaan keuangan daerah di APBD 2021 ini menggunakan dua sistem yang berbeda yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, keputusan itu berdasarkan hasil Rapat Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang dipimpin oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Selasa (20/4/2021) pagi.
“Sudah kita sepakati, untuk proses pencairan menggunakan SIMDA, tapi tetap untuk proses pertanggungjawabannya dengan SIPD,” katanya di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (20/4/2021).
Menurut Arif, hal ini juga sudah dikonsultasikan ke Kemendagri dan mereka juga bersedia untuk mendampingi.
Arif menuturkan dengan cara tersebut, diharapkan dapat mempercepat serapan anggaran APBD 2021, yang selama ini menurutnya terhambat karena adanya perubahan sistem tersebut.
“Insya Allah dengan cara ini kita bisa mempercepat serapan anggaran,” ucapnya.
Disampaikannya, salah satu kendala yang membuat terhambatnya anggaran, ada nomenklatur anggaran yang berbeda ketika diinput dalam sistem SIPD. Hal inilah yang membuat, proses pencairan anggaran di sejumlah OPD Provinsi Kepri terhambat.
Merujuk dari kondisi tersebut, Ketua TAPD Provinsi Kepri ini mengatakan, dalam rapat percepatan penyerapan anggaran APBD 2021 pagi tadi, seluruh OPD yang melakukan pergeseran anggaran, diberi target untuk menyelesaikan seluruh pergeseran anggaran tersebut pada pekan ini.
“Target kita minggu ini selesai, sehingga Senin (pekan depan) tidak ada lagi pergeseran, tapi Senin itu sudah harus dijalankan anggaran tersebut,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, progres serapan anggaran APBD Provinsi Kepri di triwulan I tahun anggaran 2021 ini sangat rendah yakni sebesar enam persen. Hal itu dikarenakan belum jalannya anggaran yang bersumber dari APBD 2021.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad sendiri dalam setiap kesempatan, beralasan jika belum jalannya anggaran itu dikarenakan penyesuaian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).(kar)