Site icon Harian Kepri

Pemerintah Belum Tetapkan Jadwal Seleksi PPPK, Kepala BKD: CPNS Duluan

Pegawai PPPK menyalami Gubernur Kepri, Ansar Ahmad usai kegiatan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Hingga penghujung Juli 2024, Pemerintah Pusat belum juga mengumumkan kapan pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 ini akan dibuka.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri (BKD Korpri) Kepri, Yeny Trisia Isabella menyampaikan, berdasarkan sosialisasi terkait pengadaan seleksi PNS tahun 2024 pada Senin (29/7/2024) lalu, Kemenpan RB baru memutuskan akan membuka pendaftaran untuk seleksi CPNS.

“Jadi dalam waktu dekat ini masih untuk pembukaan CPNS dulu. Untuk pembukaan seleksi PPPK sejauh ini belum ada tau kapan,” katanya, kepada hariankepri.com, kemarin.

Yeny melanjutkan, untuk pembukaan seleksi CPNS, berdasarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Kemenpan RB, prosesnya saat ini masih menunggu jadwal.

“Serta surat resmi penyerahan SK MenpanRB tentang penetapan kebutuhan CPNS pada instansi pemerintah tahun 2024,” jelasnya.

Saat disinggung apakah usulan kuota PPPK di tahun anggaran 2024 ini yang disampaikan Pemprov Kepri ke Menpan RB telah disetujui. Yeny tak menjawabnya dengan lugas.

“Insya Allah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pada penerimaan pegawai tahun anggaran 2024 ini, Pemprov Kepri hanya mengusulkan kuota untuk seleksi PPPK.

Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan, Pemprov Kepri telah mengusulkan kuota sebanyak 4.100 orang, untuk seleksi di tahun anggaran 2024 ini. Dia menegaskan, usulan tersebut telah disampaikan secara langsung ke Menpan RB.

“Sudah ada lampu hijau,” katanya, kepada hariankepri.com, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, pada Selasa (21/5/2024).

Lebih lanjut orang nomor satu di Provinsi Kepri itu mengatakan, kuota PPPK yang diusulkan Pemprov Kepri tersebut diharapkan bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri agar bisa menjadi pegawai PPPK.

“Kalau itu nanti sudah benar-benar direstui. Semua honorer termasuk THL bisa ikut seleksi. Sehingga bisa diangkat semua menjadi PPPK. Meskipun nanti konsekuensinya belanja pegawai kita pasti akan meningkat,” tuturnya.(kar)

Exit mobile version