JAKARTA – Subsidi listrik dalam APBN Perubahan 2017 akhirnya batal ditambah oleh pemerintah dan DPR. Awalnya, ada wacana menambah subsidi listrik hingga Rp 7 triliun.
Hal itu dilakukan agar tarif listrik tidak naik sepanjang tahun ini. Dalam RAPBNP 2017 yang disepakati parlemen, subsidi listrik tidak bergeser jauh dari angka Rp 54 triliun.
Secara total, subsidi energi naik dari Rp 77,3 triliun menjadi Rp 89,9 triliun. Namun, penambahan hanya dilakukan pada subsidi BBM dan elpiji tiga kilogram.
Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, meski anggaran yang disepakati tidak sesuai dengan diajukan, pemerintah tetap berkomitmen tidak menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik.
’’Misalnya, yang (golongan listrik berkapasitas, Red) 450 volt ampere (VA) tetap dikasih (subsidi) dan yang 900 VA dinilai miskin dikasih dengan penambahan 2,4 juta pelanggan,’’ tuturnya.
Meski begitu, menurut Askolani, tidak tertutup kemungkinan ada tambahan dana subsidi dalam realisasi ke depan.
Sebab, kecukupan subsidi energi juga sangat dipengaruhi beberapa parameter seperti pergerakan harga minyak dunia sampai kurs rupiah. Saat ini, pemerintah memang melihat harga minyak dunia masih berada pada posisi yang rendah, yakni kurang dari USD 48 per barel.
Karena itu, harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP) pun ditetapkan USD 48 per barel dalam APBNP 2017.
“Namun, harga minyak itu kan fluktuatif,’’ tambah Askolani.
Karena itu, lanjut Askolani, jika nanti terjadi kenaikan harga minyak di atas ICP yang sudah ditentukan, subsidi energi berisiko membengkak. Penambahan subsidi itu bisa dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga.
Namun, jika ditanggung pemerintah, untuk sementara hal tersebut diserahkan ke PT Pertamina dalam bentuk utang. Sementara itu, keputusan pemerintah untuk tidak menambah subsidi listrik berisiko memberikan dampak negatif bagi PLN.(jpnn.com)
