TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Korea Selatan menyatakan, tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal itu terungkap, dalam pembahasan peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur antara Kementerian PUPR yang diwakili Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan Pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Yun Seong-won, Senin (21/3/2022).
Wakil Menteri Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Yun Seong-won, menyampaikan, Pemerintah Korea Selatan berharap dapat ikut berpartisipasi, dalam pembangunan jembatan itu melalui skema KPBU.
“Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan yakni Availability Payment,” katanya, sebagaimana dikutip dari Bisnis.com, Rabu (23/3/2022).
Wakil Menteri Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Yun Seong-won menuturkan Indonesia dengan Korea Selatan memiliki kemiripan kondisi geografis yakni negara kepulauan.
“Kami memiliki pengalaman membangun jembatan di atas laut dengan sukses dan memiliki teknologi memadai di bidang jembatan. Untuk itu, kami berharap bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini,” ujarnya.
Pemerintah Korea Selatan, sendiri lanjutnya, juga telah menyampaikan minat untuk turut serta dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui Korean Exim Bank (KEXIM), dengan telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021 untuk mendanai komponen cable stayed dengan skema KPBU.
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dalam kesempatan itu menyampaikan, Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol.
“Total panjang jembatan dan tol yakni 14,74 km,” jelasnya.
Rencana pendanaan proyek itu sendiri sambungnya, terdiri dari dua skema yakni dukungan pemerintah melalui loan dan KPBU dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG).
Sejauh ini lanjutnya, status Jembatan Batam-Bintan sudah dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
“Adapun target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022,” tuturnya.
Terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan, sejauh ini Pemprov Kepri masih terus menggesa penyelesaian pembebasan lahan, untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan, agar pembangunan jembatan itu bisa segera direalisasikan.
“Kewajiban pemerintah daerah terkait dengan pembebasan tanah ini harus segera kita selesaikan, agar pemerintah pusat bisa memulai pembangunan Jembatan Batam-Bintan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo, menyatakan, pembangunan Jembatan Babin dipastikan sudah akan dilelang di tahun 2022 ini.
“Tahun ini sudah bisa dilakukan pelelangan dan ground breaking oleh Presiden,” katanya saat meninjau landing point pembangunan Jembatan Babin bersama Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kamis (17/3/2022).
Politikus Partai Golkar ini meyakini, pembangunan Jembatan Babin akan memberikan efek positif kepada masyarakat dan perekonomian Provinsi Kepri secara umum.
“Bagi kami, melihat kebutuhan Jembatan Batam-Bintan ini sangat penting dalam menghubungkan perekonomian Bintan dan Batam,” tuturnya.(kar)
