JAKARTA (HAKA) – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), akan melakukan uji coba sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan atau jaminan.
“Rencananya, nilai KUR dengan sistem credit scoring ini mencapai maksimal Rp 500 juta,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, dilansir dari detik.com, Minggu (21/1/2024).
Ia mengatakan, syarat UMKM yang bisa mendapatkan KUR tanpa agunan ini, harus memenuhi beberapa penilaian. Di antaranya track record pembayaran jaminan sosial seperti BPJS baik dan lancar, pembayaran listrik, pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan
Dengan adanya credit scoring ini, sambung Yulius, maka ditambahkan kriterianya. Apabila UMKM belum pernah akses akan tetapi dia secara credit scoring misalkan pembayaran PLN nya bagus, tidak pernah nunggak, plafonnya bagus, track record nya bagus, itu menjadi salah satu penilaian.
Jadi, sistem credit scoring ini juga membantu UMKM yang tidak memiliki agunan, atau belum pernah memiliki pengalaman melakukan pinjaman ke perbankan.
Yulius mengatakan uji coba itu kemungkinan akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Karena, saat ini prosesnya masih dalam tahap pengumpulan data untuk menyiapkan kesiapan sistem tersebut.
Yulius merinci ada berbagai manfaat dari sistem credit scoring, di antaranya menjangkau penyaluran kepada UMKM yang unbankable atau tidak dapat mengakses pembiayaan bank, sehingga meningkatkan perluasan distribusi KUR.
“Diharapkan sistem ini dapat mengoptimalkan persetujuan pinjaman dan menjaga NPL tetap pada tingkat yang diterima pemerintah,” tukasnya. (fik/dtk)
