TANJUNGPINANG (HAKA) – Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menyampaikan, hingga saat ini, Pemko Tanjungpinang belum bisa menyelesaikan permasalahan defisit anggaran tahun 2024.
Ia menyebut, terjadinya krisis keuangan di lingkungan Pemko Tanjungpinang itu, karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) salah menilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2023.
“Sebelumnya, Silpa itu Rp 100 miliar, tapi kenyataannya hanya Rp 40 miliar,” katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Atas kondisi itu, kata Fathir, DPRD Kota Tanjungpinang juga ikut mencari formulasi bagaimana keuangan APBD tahun 2024 ini bisa diselamatkan dari krisis keuangan.
“Seperti makan minum rapat-rapat itu sudah dilakukan rasionalisasi, termasuk di Setwan DPRD Kota Tanjungpinang juga dilakukan efisiensi anggaran sekitar 60 persen,” terangnya.
Di samping itu, lanjut politisi Golkar itu, kegiatan perjalanan dinas di setiap OPD yang ada dilingkungan Pemko Tanjungpinang juga sudah dilakukan rasionalisasi.
Saat ini, kata Fathir, pihaknya bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal juga sedang melakukan pendataan, kira-kira kegiatan apa lagi yang bisa dipangkas untuk menutupi defisit tersebut.
“Intinya hingga saat ini penghematan anggaran masih tetap dilakukan hingga akhir tahun,” tukasnya.(zul)
