TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam pekan ini, membuka lowongan untuk mengisi posisi direktur utama di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri PT Pembangunan Kepri dan PDAM Tirta Kepri. Proses seleksi ditargetkan akan rampung di pertengahan Desember 2018.
Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kepri Herry Andrianto menyampaikan, khusus untuk posisi dirut PT Pembangunan Kepri, bakal ada tugas khusus yang mesti diselesaikan.
Nantinya kata dia, Dirut PT Pembangunan Kepri yang terpilih diberi waktu selama satu tahun, untuk membenahi PT Pembangunan Kepri yang kondisinya kini cukup memprihatinkan.
“Kita kasih kesempatan setahun untuk membenahi. Barulah bisa dia bisa berinovasi di tahun berikutnya,” ujarnya, Senin (12/11/2018).
Menurutnya, tugas Dirut PT Pembangunan Kepri nantinya bakal cukup berat. Selain membenahi manajemen, Dirut PT Pembangunan Kepri selanjutnya juga dituntut bisa melunasi utang perusahaan tersebut.
“Memang cukup berat juga kondisi PT Pembangunan Kepri. Karena memiliki pekerjaan dan tanggungan yang cukup banyak, namun penghasilannya sedikit,” sebutnya.
Adapun pemasukan PT Pembangunan Kepri saat ini berasal dari saham BPR Batam dan penjualan avtur di Bandara Raja Haji Fisabilillah.
Mengenai besaran hutang yang ditanggung PT Pembangunan Kepri saat ini. Ia enggan untuk mengungkapkannya.
“(Jumlahnya) ya seperti yang kalian dengarlah selama ini. Nggak berani aku nyebutinnya,” ucapnya.
Namun lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepri telah memiliki beberapa alternatif untuk melunasi hutang PT Pembangunan Kepri. Yakni, meminta pengurangan hutang dan meminta kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mencari investor.
“Nanti (proyek) investor itu bisa dikerjakan. Itukan bisa untuk membayar hutang,” tuturnya.
Merujuk dari kondisi tersebut, Hery mengaku khawatir posisi Dirut PT Pembangunan Kepri akan sepi peminat. “Iya saya takut juga. Kalau PDAM kita tak khawatir,” sebutnya. (kar)