TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri berencana memangkas sebagian anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kepri, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini dilakukan dalam rangka efisiensi belanja daerah.
Berdasarkan data yang diperoleh hariankepri.com, rencana rasionalisasi anggaran pokir anggota DPRD Kepri diperkirakan mencapai puluhan miliar.
Selain pokir, Pemprov Kepri juga berencana memangkas anggaran perjalanan dinas, serta belanja lainnya. Dengan demikian, total belanja APBD Kepri Tahun Anggaran 2025 yang akan dirasionalisasi mencapai ratusan miliar.
Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya, sejumlah anggota DPRD Kepri menyatakan setuju dengan rencana rasionalisasi anggaran pokir, tetapi dengan beberapa catatan.
Anggota Komisi III DPRD Kepri, Jusrizal menegaskan, bahwa rasionalisasi anggaran pokir harus dibahas secara menyeluruh bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.
“Tapi dengan catatan, prosesnya harus betul-betul dibahas bersama TAPD dan DPRD,” kata Politisi Partai NasDem ini, kepada hariankepri.com, Kamis (13/2/2025).
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menyatakan bahwa dirinya sepakat jika dana pokir dirasionalisasi untuk membiayai pembayaran gaji CPNS dan PPPK serta program MBG.
Namun, Politisi PKS ini menekankan bahwa pemangkasan pokir harus menjadi opsi terakhir dalam kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menyarankan agar Pemprov Kepri lebih dulu meninjau ulang belanja APBD, dan memangkas pos belanja yang kurang prioritas sebelum mengambil dana pokir.
“Ketika semua belanja sudah disisir, dan belum cukup, baru dimasukkan dana pokir. Jadi pokir menjadi opsi terakhir,” ujarnya.
Dukungan terhadap efisiensi anggaran juga datang dari Anggota Komisi I DPRD Kepri, Lik Khai. Ia menyatakan bahwa selama kebijakan ini membawa manfaat bagi semua pihak, maka hal itu harus disepakati.
“Selagi baik untuk semua pihak, kita harus sepakat,” kata Anggota DPRD Kepri Dapil Kepri IV ini.
Sementara itu, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, saat dikonfirmasi tidak membenarkan atau membantah data tersebut. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai efisiensi APBD masih terus dilakukan dan dimatangkan bersama DPRD Kepri.
“Saat ini itu (efisiensi) masih terus dilakukan pembahasan,” ujarnya, kepada hariankepri.com, Rabu (12/2/2025).
Ketika ditanya soal rencana pemangkasan dana pokir, Adi menuturkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Ia juga belum dapat memastikan apakah anggaran tersebut termasuk dalam pos belanja yang akan dipangkas.
“Pada prinsipnya, efisiensi dilakukan untuk mengikuti Inpres. Jadi nanti dari mana anggaran yang akan diefisiensi tetap akan dibahas bersama DPRD,” jelasnya.(kar)
