TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, setelah adanya kritik dan masukkan dari DPRD Provinsi Kepri dalam penyusunan program APBD Perubahan Pemprov Kepri, maka APBD akan lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
“Secara garis besar, pemerintah sepakat dengan sejumlah masukan dan kritikan DPRD pada pandangan-pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan sebelumnya,” ujar Gubernur.
Selain akan memprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, Pemprov Kepri juga akan mengurangi belanja yang kurang produktif dan efisien untuk dialihkan kepada belanja infrastruktur.
“Diharapkan ini mampu menopang perkembangan sektor riil dan menopang kenaikan penerimaan daerah, termasuk di dalamnya pajak dan retribusi,” sebutnya.
“Kita juga berharap agar APBD Perubahaan 2017 dapat segera disahkan, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Pemprov Kepri, Naharudin menambahkan, dalam APBD P 2017 hampir seluruh kegiatan seremonial akan dihapus dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan.
“Sehingga sekarang kegiatan seremonial yang kita anggap tidak efektif sudah dialihkan ke infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” sebutnya.
Untuk peningkatan di bidang pendidikan ujarnya, pada APBD P 2017 ini Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran Rp 57 miliar untuk membayar biaya sertifikasi guru. Selain itu, Pemprov Kepri juga telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan guru SMA dan Madrasah Aliyah non ASN.
“Dulu tunjangan inikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi sejak adanya pengalihan kewenangan sekarang menjadi tanggung jawab kita. Kita pastikan tahun ini semuanya tuntas,” tuturnya.(kar)
