TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri kembali mencetak prestasi gemilang. Berdasarkan laporan BPK semester II tahun 2024, tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Kepri meraih tertinggi di wilayah Sumatera, yaitu sebesar 87,13 persen.
Capaian ini menjadi sorotan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang digelar BPK secara hybrid, Jumat (11/4/2025). Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, turut hadir secara daring dari Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang.
Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan LKPD tepat waktu.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
“Target kami, hasilnya rampung maksimal 28 Mei 2025 dan akan dipaparkan dalam sidang paripurna DPRD,” ujarnya.
Lebih jauh Bobby menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD akan menilai empat aspek utama, yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas pengendalian internal, termasuk peran APIP.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 283 laporan keuangan dari wilayah Jawa dan Sumatera.
Sementara itu, Gubernur Ansar menyampaikan komitmen penuh Pemprov Kepri dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Pemprov Kepri siap memberikan data dan informasi secara terbuka demi mendukung pemeriksaan ini berjalan dengan optimal.
“Ini adalah bagian penting dari penerapan tata kelola keuangan yang baik,” kata Ansar.
Ia juga berharap, hasil pemeriksaan dapat menjadi cermin evaluatif bagi pemerintah daerah agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, serta Kepala BKAD Kepri, Venni Meitaria Detiawati.(kar)
