TANJUNGPINANG (HAKA) – Rencana pembangunan Bendungan Busung dengan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun di Kabupaten Bintan, oleh Kementerian PUPR pada 2020 mendatang terancam batal terealisasi.
Pasalnya, hingga mendekati akhir tahun 2019 ini, Pemprov Kepri belum sedikitpun melakukan upaya, untuk pembebasan lahan, sebagai salah satu syarat untuk merealisasikan pembangunan waduk tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Barelitbang) Pemprov Kepri, Naharudin yang mengaku tidak mengetahui sama sekali, soal rencana pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut.
“Tidak tahu saya soal itu, sepengetahuan saya belum ada kita membentuk tim untuk pembebasan lahan. Coba tanyakan ke OPD terkait,” ujarnya saat ditemui di Loby Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (21/10/2019) kemarin.
Pada waktu itu Nahar mengatakan, ia tidak bisa berkomentar banyak terkait rencana pembebasan lahan, untuk pembangunan Bendungan Busung.
Apalagi berkomentar soal rencana alokasi anggaran untuk pembebasan lahan di APBD 2020. Karena ia mengaku, dirinya tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal tersebut.
“Seingat saya tidak pernah saya diajak untuk membahas soal itu. Sehingga saya tidak bisa bicara banyak apalagi soal anggaran,” tuturnya.
Kesan acuh Pemprov Kepri dalam merealisasikan pembangunan Bendungan Busung pun turut diakui oleh Kepala BWS IV Wilayah Sumatera, Ismail.
Kepada hariankepri.com, ia mengungkapkan, pasca rapat koordinasi yang dilakukan pada Juli 2019 lalu, Pemprov Kepri tidak pernah sekalipun menyampaikan progres perkembangan pembebasan lahan, untuk lokasi pembangunan bendungan tersebut.
“Sampai hari ini belum ada memang tindak lanjut dari Pemprov. Kami menunggu kesiapan lahan itu, karena dari kami baik itu dokumen perencanaan hingga anggaran sudah siap,” katanya, Selasa (21/10/2019).
Ia pun menyayangkan pemprov yang terkesan tak serius tersebut. Padahal kata dia, pemerintah pusat sudah membuktikan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan bendungan tersebut.
“Sangat disayangkan memang, ternyata semangat pemerintah pusat untuk membangun tidak diikuti oleh daerah,” tuturnya. (kar)