TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun anggaran 2020.
Dengan capain itu, Pemprov Kepri berhasil meraih predikat WTP yang ke-11. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri TA 2020, di Ruang Sidang Utama, DPRD Provinsi Kepri, Kamis (20/5/2021).
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Provinsi Kepri dalam hal ini BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Anggota V BPK RI Baharullah Akbar.
Baharullah juga menyampaikan sejumlah catatan dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun anggaran 2020.
Di antaranya, PT Pelabuhan Kepri belum menyetorkan pendapatan dari Mv Lintas Kepri ke kas daerah pada tahun 2020.
Kemudian, ada juga kekurangan
volume pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri.
Selanjutnya, BPK RI juga memerintakan kepada kepala OPD di Pemprov Kepri, untuk melakukan pengendalian penggunaan barang milik daerah.
“Pemanfaatan aset daerah harus dioptimalkan. Jangan sampai menjadi persoalan ke depannya,” tegasnya.
Selain itu, dari hasil pemeriksaan, BPK RI juga merekomendasikan agar Gubernur Kepri menekankan kepada OPD terkait dalam hal ini BP2RD untuk selalu memedomani Standar Operasional (SOP) dalam penagihan pajak.
“Gubernur Kepri diminta untuk selalu melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi,” tuturnya.
Atas capaian ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam pidatonya mengapresiasi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri yang telah menjadi ujung tombak dalam pengelolaan keuangan Pemprov Kepri, sehingga Pemprov Kepri bisa meraih opini WTP yang ke-11.
Ansar juga mengapresiasi DPRD Provinsi Kepri serta pihak terkait lainnya, sehingga Pemprov Kepri dapat mempertahankan predikat WTP tersebut.
“Semoga dengan opini WTP diharapkan pengelolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel, semoga dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” harapnya.(kar)
