TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memaparkan sejumlah langkah strategis dalam penataan kawasan tepian air di Provinsi Kepri.
Pertama yakni melalui konservasi, yang mana upaya pembangunan wilayah di Kepri akan berfokus pada konservasi atau pelestarian kawasan.
“Kedua fokus pembangunan untuk meningkatkan nilai serta fungsi kawasan,” katanya saat menjadi narasumber (Narsum) dalam webinar dengan tema Mewujudkan Water Front City yang digelar oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) Internasional, Selasa (27/9/2022) kemarin.
Kemudian, ketiga yakni dengan development yaitu pembangunan baru di wilayah tepian air yang terorganisir.
“Dan terakhir, dengan melestarikan kawasan tepian air sesuai dengan bentuk aslinya. Yang semuanya sesuai dengan kebutuhan pemukiman, perumahan, kantor, dan sebagainya,” paparnya.
Ansar juga menyampaikan, Kepri merupakan pintu gerbang negara Indonesia, karena secara geografis Kepri diibaratkan seperti miniaturnya Indonesia.
Karena Kepri yang total penduduknya saat ini berjumlah 2.064.564 jiwa tersebar di 394 pulau berpenghuni. Sedangkan total keseluruhan jumlah pulau di Kepri sebanyak 2.408 pulau.
“Yang (semuanya) tersebar di Selat Malaka, Selat Karimata, dan Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan hampir seluruh negara ASEAN,” jelasnya.
Menurutnya, webinar yang digelar oleh IPB Internasional, selaras dengan letak geografis dari Provinsi Kepulauan Riau yang mayoritas kegiatan masyarakat hampir 90 persen berada di wilayah tepian air.
Di Provinsi Kepri sendiri, kata Ansar, memiliki 335 kawasan pesisir dengan luas kawasan pesisir sekitar 569,05 hektar.
“Letak geografis dan demografis Provinsi Kepri sangat beririsan dengan tema webinar IPB Internasional ini, dengan sebaran wilayah pemukiman di wilayah pesisir,” sebutnya.
Ansar berharap, Pemprov Kepri dapat mewujudkan kota tepian air yang lebih asri dan indah serta memiliki potensi positif value lainnya dari kawasan pemukiman tepian air.
“Melalui momentum ini, semoga menjadi trigger penguatan kota tepian air di Provinsi Kepri, melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tahun 2023 mendatang yang akan di laksanakan di Provinsi Kepri,” pungkasnya.(kar)