NATUNA (HAKA) – Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Natuna Tahun 2021 di Ruang Paripurna DPRD Natuna, Senin (9/8/2021) malam.
Dalam pidatonya Wan Siswandi mengatakan bahwa pendelegasian sebagian besar pemerintah pusat kepada kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
“Peraturan daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum,” ucapnya.
Terdapat enam Ranperda yang disampaikan Bupati Natuna kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama yaitu, Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Pembentukan BPBD, Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Sri Serindit.
Lalu ada Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, dan terakhir Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Usai rapat paripurna Wan Siswandi mengatakan, bahwa dalam pembentukan susunan perangkat daerah akan ada badan yang dilebur menjadi satu.
“Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah akan kita lebur kembali ke BPKAD,” terang Wan Sis.
Latar belakang peleburan tersebut menurut Wan Sis, karena kondisi keuangan yang akan dipungut dari wajib pajak tidak ada perubahan.
“Retribusi dan pajak daerah tidak ada perubahan, maka kita gabungkan dulu ke BPKAD,” terangnya.
Selanjutnya Wan Sis juga menegaskan bahwa dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja, maka peraturan daerah tentang retribusi daerah juga harus kembali disesuaikan. (dan)
