TANJUNGPINANG (HAKA) – Penertiban badut yang berada di beberapa persimpangan lampu merah, oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang, memunculkan reaksi dari masyarakat, khususnya di media sosial.
Hal ini pun langsung mendapat tanggapan dari Wali Kota Tanjungpinang, Rahma pada Sabtu (6/2/2021).
“Saya menyampaikan dan menjelaskan hal ini secara langsung, agar tidak timbul polemik dan opini yang beredar di masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan oleh jajaran Satpol PP itu, didasari beberapa pertimbangan, khususnya dari aspek keselamatan bagi badut itu sendiri.
“Memang pro dan kontra, cuma kami ingin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di lampu merah,” tegasnya.
Pemerintah sendiri kata Rahma, tidak melarang badut-badut itu mencari nafkah. Alangkah lebih baik, jika dilakukan di tempat-tempat keramaian yang lebih aman dan layak.
“Kalau di lampu merah kan berbahaya. Kita juga tidak tau, ada yang merasa terganggu atau tidak. Jadi dilakukanlah penertiban itu,” jelasnya.
Rahma juga mengatakan, tidak hanya badut saja yang ditertibkan. Di beberapa traffic light juga dilakukan penertiban pengamen jalanan.
“Saya paham kondisi saat ini sedang sulit, tapi bukan di situ tempatnya. Jika terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab?. Semoga masyarakat Kota Tanjungpinang dapat memahaminya,” harapnya.
Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Ahmad Yani, menambahkan, penertiban badut itu juga ada Perda yang mengatur tentang ketertiban umum.
“Kami tidak melarang mereka berusaha asalkan di tempat yang benar,” tegasnya.
Yani juga mengatakan terkait penertiban badut ini, tidak hanya di Tanjungpinang tetapi juga di banyak tempat di Indonesia dilakukan, seperti Probolinggo, Bandung, Tulungagung, Banjarmasin, Bantul, Batam, Tasikmalaya, Bengkulu dan daerah-daerah lainnya.
“Dari 9 orang badut yang ditertibkan, hanya 1 orang saja yang orang Tanjungpinang, sisanya dari luar,” ungkapnya. (zul)
