TANJUNGPINANG (HAKA) – Pengamat ekonomi, Rafki Rasyid, yang juga akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, memberikan pandangannya, terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi ini, bahwa kebijakan efisiensi tersebut, dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Kepri.
Rafki menjelaskan, bahwa dampak positif pada perekonomian Kepri, karena, pemerintah mengalihkan anggaran yang semula digunakan untuk kegiatan seremonial ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan langkah tersebut, pasti bisa muncul efek yang dapat menggerakkan roda perekonomian Kepri. Namun, jika anggaran yang dihemat dialihkan ke sektor-sektor yang tidak menyentuh kepada masyarakat, maka dampaknya bisa negatif,” ungkapnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Rafki juga mengingatkan pemerintah daerah, bahwa kebijakan efisiensi ini berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat di Kepri. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan arah penggunaan anggaran yang telah dihemat.
Menurutnya, kegiatan yang bisa dipangkas anggarannya adalah kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Selain itu, ia juga mengimbau Pemprov Kepri lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru untuk menutupi kekurangan APBD akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Rafki berharap, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara maksimal.
“Beberapa sektor ekonomi di Kepri, seperti hotel, transportasi, restoran, dan sektor sejenis, akan terdampak lebih berat akibat kebijakan efisiensi ini. Hal ini karena banyak kegiatan pemerintah yang selama ini berlangsung di hotel dan restoran,” jelasnya.
Dia juga mengkhawatirkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar hal tersebut dapat dihindari.
“Saya belum bisa prediksi kondisi ekonomi Kepri ke depan akibat kebijakan efisiensi ini. Semua akan tergantung pada kebijakan baru yang nantinya diterapkan pasca-efisiensi ini,” tukasnya. (dim)
