JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pemindahan ibu kota negara pada iklim usaha dan investasi.
Menurutnya, sudah banyak perusahaan yang memilih berkantor di Jakarta demi kemudahan mengurus perizinan yang terkait pemerintah pusat.
“Kota Jakarta sudah hampir 53 tahun menjadi ibu kota negara sejak ditetapkan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1964 (tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI, red). Sudah terlanjur ratusan ribu perusahaan besar berkantor pusat di Jakarta,” ujar Sarman di Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Menurut Sarman, interaksi perusahaan-perusahaan itudengan pemerintah pusat. Karenanya, jika ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, hal itu akan menambah beban biaya dan waktu.
“Tentu ini akan menurunkan daya saing iklim investasi dan usaha. Saat ini Jakarta memang memikul beban yang sangat berat, dengan berbagai julukan sebagai pusat bisnis dan investasi, pusat keuangan, perdagangan dan pariwisata. Selain itu juga sekaligus pusat pemerintahan,” tutur Sarman.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) itu juga mengatakan, berbagai kegiatan yang berpusat di Jakarta berdampak pada kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Selain itu, arus urbanisasi yang sangat tinggi juga menciptakan ketimpangan antara Jakarta dengan daerah lain.
“Apakah dengan perpindahan ibu kota akan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi kota Jakarta? Saya kira perlu kajian, evaluasi dan penelitian yang komprehensif. Sehingga perpindahan ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat,” kata Sarman.
Menurut Sarman, dari sisi kacamata pengusaha, jika pemerintah mau memindahkan ibu kota maka sebaiknya dipindahkan ke wilayah yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Dengan demikian sektor bisnis tak ikut menanggung dampaknya.
“Mungkin perlu dipertimbangkan ke wilayah Jonggol Cariu (Kabupaten Bogor), Karawang, Purwakarta atau mungkin Banten yang lahannya masih tersedia. Pengusaha dari Jakarta tidak terlalu jauh untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan pemerintah pusat,” kata Sarman.
Dengan demikian dari sisi efisiensi biaya, dapat ditekan. Namun demikian, semuanya kembali berpulang ke pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak umumnya dan pelaku usaha khususnya.(jpnn.com)