Peringkat IKP Kepri Turun, Hasan Sebut Ada Indikator Baru yang Harus Dipenuhi

TANJUNGPINANG (HAKA) – Dewan Pers merilis hasil survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) tahun 2022, Kamis (25/8/2022).

IKP Provinsi Kepri pada tahun 2022 ini, turun dari sebelumnya pada tahun 2021 di peringkat 1 pada tahun menjadi peringkat ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia.

IKP tahun 2022 sendiri merupakan hasil survei, yang dilakukan oleh Dewan Pers yang sampelnya diambil sepanjang tahun 2021 lalu.

Terkait capaian itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan, Pemprov Kepri mengapresiasi penyampaian Dewan Pers terkait IKP tahun 2022.

“Kita sudah sama-sama lihat penilaiannya, Kepri yang tahun ini di urutan 12 sebelumnya Kepri ada di nomor 1,” katanya kepada hariankepri.com.

Menurutnya, turunnya peringkat IKP Provinsi Kepri pada tahun 2022 ini disebabkan karena beberapa faktor. Utamanya, hal yang berkaitan dengan penambahan indikator baru dalam penilaian IKP pada tahun 2022 ini.

Beberapa indikator tersebut, sambungnya, seperti, kemerdekaan pers yang dilihat dari persepsi gender. Kemudian, terkait disabilitas yang, sepanjang tahun 2021 lalu beberapa media dan juga pemerintahan di Kepri masih kurang menyosialisasikan tentang disabilitas.

“Terutama di Kepri ini belum ada juru bahasa isyarat atau penerjemah untuk kaum disabilitas,” jelasnya.

Selanjutnya, hal yang lain yang memengaruhi nilai IKP Kepri pada tahun 2022 ini, yakni, soal kekerasan pers. Utamanya, kasus kekerasan pers yang menimpa salah seorang jurnalis sewaktu meliput kegiatan Menteri Perhubungan (Menhub) di Kota Batam.

“Meskipun hanya satu kasus dan tidak sampai dilaporkan ke polisi, namun kejadian itu pemberitaannya sudah sampai ke media nasional,” tuturnya.

Hal lain yang menurutnya, juga ikut memengaruhi nilai IKP Provinsi Kepri pada tahun ini, yakni terkait peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan peningkatan jurnalistik kepada awak media.

“Memang seharusnya pemda ikut berpartisipasi membantu meningkatkan kualitas pada jurnalis. Untuk Pemprov Kepri sendiri, kita akan memulainya pada tahun ini. Seperti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan jurnalistik dan juga kursus bahasa untuk meningkatkan kapasitas wartawan,” paparnya.

Terakhir, yakni, soal sarana dan prasarana telekomunikasi di Kepri yang memang belum sepenuhnya maksimal. Terutama di daerah-daerah perbatasan di Kepri.

“Namun, pada prinsipnya kita menerima hasil IKP tahun ini dan ini juga menjadi bahan evaluasi kita ke depan,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Hasan, juga mengapresiasi peran seluruh pihak terutama kepada seluruh media di Kepri atas kontribusinya yang terus konsisten menciptakan iklim yang kondusif untuk kemerdekaan pers di Kepri.

“Kita mengapresiasi semua pihak. Yang jelas, hasil ini menjadi catatan bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.(kar)