TANJUNGPINANG (HAKA) – Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga ikut buka suara, terkait tunda bayar yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.
Ade Angga mengungkapkan, tunda bayar yang dialami Pemko tahun anggaran 2024 mencapai Rp 82 Miliar. Tunda bayar itu paling banyak untuk pekerjaan fisik.
“Pasti banyak pekerjaan fisik,” ujarnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Tidak hanya itu, lanjut Ade, pekerjaan non fisik juga terdampak tunda bayar, seperti perjalanan dinas pegawai dan anggota DPRD Tanjungpinang.
“Perjalanan dinas DPRD juga kena, kalau untuk jumlahnya saya tidak tahu persis,” ucap politisi Partai Golkar ini.
Adanya tunda bayar tersebut, menurut Ade, akan membuat keuangan Pemko tahun 2025 akan menjadi tidak stabil.
Karena tahun ini, Pemko Tanjungpinang harus mengakomodir program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan juga program wali kota terpilih.
“Ini keadaan yang berat untuk kita hadapi di tahun 2025,” tuturnya.
Ia menyebutkan, terjadinya tunda bayar lantaran tidak tercapainya PAD 2024. Hal ini juga menjadi catatan bagi dinas terkait untuk lebih aktif mencari sumber pendapatan baru.
“Kita sudah sampaikan dalam rapat bahwa ada target yang tidak tercapai. Kita rekomendasikan pajak retribusi untuk dioptimalkan pada tahun 2025, coba cari terobosan dan kreativitas yang baru,” tukasnya. (sah)