TANJUNGPINANG (HAKA) – Tiga perusahaan swasta dalam dan luar negeri akan melakukan investasi di bidang energi di Kawasan FTZ Tanjungpinang, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Ketiga perusahaan itu yakni PT Pasir Panjang Nusantara dan PT Kemayan Bintan yang merupakan perusahaan swasta dalam negeri. Lalu, PT Eco Solar Energi yang merupakan perusahaan luar negeri asal Korea Selatan (Korsel).
Ketiga perusahaan ini akan berinvestasi, dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kapasitas besar di kawasan itu.
Perwakilan PT Pasir Panjang Nusantara, Imam Sugiarto menyampaikan, dalam investasi ini, pihaknya maupun PT Eco Solar Energy telah berkomitmen akan menggunakan tenaga kerja lokal.
Adapun, jumlah tenaga kerja yang diperlukan nantinya, kata dia, sekitar 1.000 sampai 1.500 orang.
“Dari jumlah itu, 95 persennya tenaga lokal, dan 5 persennya dari kami. Nanti akan kita serahkan list data tenaga yang dibutuhkan, serta akan diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum comissioning,” katanya, Senin (20/12/2021) kemarin.
Pembangunan PLTS tersebut, sambungnya, akan dilakukan di lahan seluas 200 Ha. Sedangkan, besar kapasitas PLTS yang nantinya akan dibangun yakni sebesar 100 Mw untuk panel serta ditambah dengan energy storage system (ESS) sebesar 600 Mw.
“Sehingga kapasitas total dapat menghasilkan 800 Mw. Rencana peruntukan selain untuk PLN, bisa untuk FTZ sendiri. Juga sudah ada rencana ekspor ke Singapura dalam bentuk kontainer litium baterai,” jelasnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan, Pemprov Kepri sangat mendukung dan akan memfasilitasi segala hal yang menjadi kewenangan Pemprov Kepri terkait investasi tersebut.
“Saya minta seluruh pihak terkait bekerja secara simultan, seperti BPN agar dapat membantu mengurus masalah lahan agar lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal, Disnaker Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan untuk penyediaan tenaga kerja, dan persoalan perizinan akan kita fasilitasi,” tegasnya.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri ini juga meminta kepada instansi terkait, untuk mempermudah segala perizinan untuk investasi tersebut.
“Untuk masalah perizinan, supaya tidak ribet, klasifikasikan semua izin yang diperlukan, kemudian lakukan secara simultan,” tuturnya.(kar)
