JAKARTA (HAKA) – Presiden Joko Widodo meminta agar, kepala daerah dapat memangkas birokrasi dalam pengurusan izin investasi. Hal ini sebagai upaya untuk mempermudah izin usaha dan menambah investasi dalam negeri.
“Untuk mewujudkan hal itu, kita akan terus berupaya mendorong gubernur untuk menggerakkan sektor produktif dengan membangun infrastruktur dan mendorong investasi, terutama di Kepri ini, ” ujar Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan seluruh Kepala Daerah serta Ketua DPRD se Indonesia, di Istana Negara, Selasa (23/1/2018).
Lebih lanjut Jumaga menyampaikan, DPRD Provinsi Kepri juga akan menyarankan ke gubernur, untuk menghapus atau merevisi peraturan daerah (Perda) yang dianggap bisa menghambat pengurusan investasi.
Pasalnya, pemerintah pusat sendiri sudah berkomitmen akan mencabut segala bentuk aturan mulai dari undang-undang, Keppres atau Permen, yang dianggap dapat memperlambat pengurusan investasi.
“Untuk di Kepri, Pemprov dan DPRD sudah sepakat akan menghapus perda-perda penghambat investasi. Tujuannya agar, pengembangan ekonomi lokal lewat investasi dapat mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional,” sebut Politisi PDI Perjuangan ini.
Sebab kata dia, apabila ekonomi lokal bergerak dan terus tumbuh, secara otomatis akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Sehingga kesenjangan pendapatan dapat dipersempit,” tuturnya.
Jumaga juga menyampaikan, dalam pertemuan di Istana Negara itu dihadapan seluruh Gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia sudah tertinggal jauh dari segi kemudahan berinvestasi. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan negara-negara Asean lain.
“Menurut Presiden, sekarang tinggal Kamboja saja yang masih berada di belakang Indonesia. Kondisi ini tentu harus segera diatasi. Indonesia harus segera berbenah dan mengejar ketinggalan dari negara-negara tetangga tersebut,” tuturnya. (kar)