TANJUNGPINANG (HAKA) – Hujan yang mengguyur wilayah Kota Tanjungpinang sejak Senin (23/1/2023) awal pekan lalu hingga Rabu (25/1/2023), membuat sejumlah wilayah pesisir di Kota Tanjungpinang terendam banjir rob.
Dari pantauan hariankepri.com, di lapangan sejumlah wilayah di Kota Tanjungpinang yang terdampak banjir rob yakni di Jalan Bhayangkara, Jalan Potong Lembu, Kampung Tarandam Km 3, Sei Jang dan di kawasan pasar Kota Tanjungpinang.
Prakirawan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Tanjungpinang, Khalid menyampaikan, banjir rob di wilayah pesisir Tanjungpinang disebabkan, karena intensitas hujan dan gelombang yang cukup tinggi pada bulan ini.
“Kondisi itu yang menyebabkan kenaikan air laut. Untuk potensi banjir rob ini sendiri diprediksi akan terjadi hingga 26 Januari 2023,” katanya, kepada hariankepri.com, Rabu (25/1/2023).
Atas kondisi tersebut, pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat di kawasan pesisir, dan di daerah bantaran sungai untuk tetap waspada dan siaga.
“Hal ini untuk mengantisipasi dampak dari pasang laut maksimum. Masyarakat juga agar tetap selalu memperhatikan update informasi cuaca dan gelombang dari BMKG,” imbaunya.
Terpisah, Anggota DPRD Kepri Rudi Chua meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengambil langkah strategis, untuk mengatasi permasalahan ini. Karena, fenomena banjir rob ini pasti terjadi setiap tahunnya.
“Karena itu perlu adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena ke depan ini akan semakin tinggi,” tuturnya.
Anggota DPRD Kepri Dapil Kota Tanjungpinang ini melanjutkan, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini misalnya, dengan membuat bendungan di kawasan pesisir.
“Ini yang seperti dilakukan oleh banyak negara. Misalnya di Belanda,” jelasnya.
Kemudian sambung Anggota Komisi II DPRD Kepri ini, pemerintah juga bisa merelokasi penduduk yang ada di kawasan pesisir. Relokasi ini kata dia, bisa dilakukan secara bertahap, khususnya di daerah yang paling terdampak.
“Salah satu langkah yang tentunya harus dilakukan yakni, mereka (pemerintah) saat ini harus melakukan pengaturan pembangunan di wilayah pesisir,” tegas Politisi Partai Hanura ini.(kar)