TANJUNGPINANG (HAKA) – Manager PLN Rayon Kota Tanjungpinang, Zulhardi menyampaikan, bahwa pemasangan pelanggan migrasi prabayar (token), dari pelanggan pasca bayar (perbulan) sebenarnya itu tidak wajib.
Memang, kata dia, ada PLN rayon yang mengatakan itu wajib. Alasan mengatakan wajib Itu sebenarnya, akibat beban kerja bagi managemen kecil kecilan, seperti managemen rayon. Karena di 2018 ini,rayon itu ditargetkan harus prabayar semua, sehingga ada yang mengeluarkan bahasa seperti itu (wajib)
“Yang bilang wajib itu ada, seperti Pak Amrizal dari Rayon Duri saya juga baca beritanya bahwa pelanggan wajib ganti prabayar, karena dia mikir supaya tidak ada lagi tunggakan terhadap pelanggan, dan itu salah satu jurus rayon agar pelanggan bisa pindah ke prabayar dan tidak ada tunggakan lagi,” katanya, Jumat (9/2/2018) saat di jumpai diruang kerjanya.
Zulhardi juga mengaku, bahwa dirinya juga pernah mengatakan wajib terkait migrasi prabayar ini ke salah satu media, akan tetapi pernyataan itu dilontarkan lebih kepada pelanggan yang menunggak pembayaran.
Menurutnya, apabila pelanggan masih menggunakan pascabayar, maka dari tanggal 21-30 itu (setiap bulan), PLN sibuk menagih bahkan semuanya turun ke lapangan, sehingga PLN tidak fokus membenahi pengembangan, pelayanan listrik Tanjungpinang ini.
Dan ia juga menegaskan, tidak ada pengejaran target penjualan meteran dalam program ini.
“Sebetulnya, tujuan mengganti prabayar ini hanya mengarahkan supaya tidak ada lagi tunggakan. Karena tak mungkin PLN setiap bulan membahas tunggakan terus,” terangnya.
Ia menambahkan, meteran prabayar ini merupakan titik transaksi supaya antara PLN dengan pelangan tidak ada dusta.
“Selain itu, migrasi prabayar ini juga lebih banyak keunggulanya, walaupun bahasa kasarnya PLN terhitung rugi,” paparnya.
Selama ini apabila pelanggan menggunakan pascabayar, maka PLN mendapatkan biaya beban yang wajib dibayar (pakai tak pakai pelanggan bayar setiap bulan).
“Contoh, kalau dayanya 1.300 maka biaya bebannya Rp 86 ribu per bulan, kalau migrasi prabayar tidak ada biaya bebanya,” jelasnya.
Ia juga menerangkan, kenapa setiap pelanggan membeli pulsa token, misalnya Rp 100 ribu tetapi masuknya sekitar 60,2 kwh.
Sebab, dari pembelian token Rp 100 ribu itu dipotong Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 7 persen dan dibagi dengan harga satuan kwh. (zul)