Oleh:
Dias Pratama Putra
Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
Pemerintah Pusat sedang merencanakan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan diganti dengan robot atau disebut Artificial Intelligence (AI). Wacana ini, dilontarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Musrenbangnas tahun 2020.
Tentunya rencana mengganti PNS dengan teknologi itu, mendapat berbagai tanggapan dari rakyat Indonesia. Tak sedikit yang menentang hal ini, serta mempertanyakan keefektifannya.
Adapun alasan Jokowi mengganti PNS dengan robot yakni, mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam penggunaan informasi teknologi (IT) dan digitalisasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Jika ini diterapkan di tahun-tahun berikutnya, maka akan memudahkan untuk pengambilan keputusan pemerintah, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
Selain itu, pemerintah juga beralasan penggunaan robot untuk mengurangi pengeluaran kas negara/daerah. Gaji PNS disetarakan dengan membayar utang negara.
Padahal bisa kita duga, pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk kepentingan para elit politik yakni, para Anggota DPR.
Di antaranya, anggota legislatif diberikan segala fasilitas dan kemewahan. Artinya, ini juga harus dicatat oleh pemerintah sebagai tambahan pengeluaran keuangan negara, bukan hanya PNS saja.
Sepertinya wacana Pemerintah Pusat itu mulai nampak di depan mata rakyat Indonesia. Soalnya, angka perekrutan PNS tiap tahunnya menurun. Tentu hal ini disinyalir sebagai satu bentuk penyesuaian/penyederhanaan, dengan tujuan akhir untuk menggantikan posisinya dengan robot ini.
Inilah data-data jumlah PNS mulai dirampingkan pemerintah, yang dirangkum sebagai referensi/pengetahuan kita bersama. Mulai dari tahun 2015 lalu, PNS di Indonesia ada tren penurunan. Dengan rincian, pada 2015 jumlah PNS sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di 2016, dan turun lagi menjadi 4.289.396 di 2017.
Lalu di 2018, jumlah PNS kembali turun menjadi 4.185.503 orang, dan naik tipis menjadi 4.189.121 di 2019. Meski begitu, di 2020 jumlah PNS aktif kembali turun jadi 4.168.118 orang.
Kemudian pada 2021 per Juni jumlahnya menjadi 4.081.824 orang, yang terdiri dari PNS bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3.132.774 (77%).
PNS sebagai satu komponen abdi negara secara nyata, sangat dibutuhkan untuk membantu jalannya roda pemerintahan di berbagai aspek. Pemerintah sangat membutuhkan keberadaan pegawai-pegawai ini, demi usaha/melayani untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat.
Hanya saja, dengan jumlahnya yang cukup besar, tentu saja membutuhkan anggaran yang amat besar pula. Anggaran ini dibutuhkan dalam penggajian dan pemberian tunjangan lainnya. Tentu saja, dengan keadaan anggaran negara yang ada saat ini, besarnya dana untuk memberikan gaji kepada PNS dirasa sangat berat.
Sejatinya, hal ini kembali kepada pengelolaan anggaran itu sendiri. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang menggantungkan pemasukan kas negara dari sektor pajak. Pajak ditarik dari rakyat dari berbagai aspek. Jumlah penarikan pajak dari tahun ke tahun ditingkatkan oleh pemerintah.
Sejatinya penempatan pajak sebagai sumber pemasukan utama negara sangatlah tidak tepat. Seharusnya, hal ini bisa diambil dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ruah.
Dari sinilah, seharusnya pemerintah mendapatkan banyak harta yang nantinya dapat digunakan untuk pemenuhan belanja negara, salah satunya adalah untuk menggaji para PNS ini.
Jika penggunaan robot yang di-PNS-kan benar-benar terwujud, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah, proses birokrasi bisa lebih cepat, efisien waktu dan tenaga juga dana.
Robot tidak perlu digaji hanya butuh perawatan. Namun sisi lainnya, ada dampak negatif. Yaitu, persoalan manusia yang pasti jauh lebih kompleks. Negara akan mengurangi PNS, berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran.
Hal ini tentu sangatlah disayangkan, dikala kondisi lapangan pekerjaan kian sulit didapatkan, dan jumlah pengangguran begitu banyak. Seharusnya pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu, bukan mengikuti tren dunia saat ini.
Pemerintah seharusnya, mengkaji lagi dari dampak-dampak penggunaan robot ini. Terutama masalah ekonomi dan sosial. Sulitnya mendapat pekerjaan, maka memungkinkan banyaknya tindakan kejahatan. Akibatnya, bukannya memudahkan manusia, malah sebaliknya menyusahkan masyarakat.***
