JAKARTA (HAKA) – Presiden Joko Widodo menginginkan Kepri memberi konsetrasi penuh terhadap pengembangan setiap pulau. Harus ada konsentrasi pengembangan gugus pulau besar seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam dan Tanjungpinang.
“Kalau lebih fokus, perekonomian lebih cepat tumbuh dan lapangan kerja lebih banyak lagi,” kata Presiden Jokowi, saat pengantar Rapat Terbatas tentang Kepri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3/2017) petang.
Ratas yang diagendakan pukul 15.00 WIB, namun baru dimulai pulul 16.03 WIB itu membahas dua topik. Yang pertama tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua tentang Percepatan Pembangunan Batam.
Dari Kepri, selain Gubernur H Nurdin Basirun, hadir juga dalam Ratas itu Sekdaprov HTS Arif Fadillah dan Kepala Bappeda Naharuddin. Tampak juga Wali Kota Batam HM Rudi dan Kepala BP Batam Hatanto.
Dalam memimpin Ratas, Jokowi didampingi Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Di sebelah kana Jokowi, duduk Menko Polkam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko PMK Puan Maharani. Kemudian Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Muluk, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud, Menristekdikti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PU Pera, Menteri Pertanian, Kepala BKPM dan Kepala BPKP.
Di sebelah kiri, duduk Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di sebelah Pramono Anung, duduk Gubernur Nurdin dan Wali Kota Batam HM Rudi. Di sebelah Wako Batam duduk Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Bappenas Bambang Brodjo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Engartiasto Lukito, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi Karya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, barulah Kepala BP Batam Hatanto.
Tentang konsentrasi pengembangan gugus pulau, Presiden mencontohkan Kepulauan Natuna bisa difokuskan pada sentra industri kelautan dan perikanan serta migas. Contoh lain, Presiden sampaikan gugus pulau lain sprti Karimun bisa dikembangkan menjadi sentra industri manufaktur.
Dalam pengantarnya, Presiden membuka dengan menyebutkan ekonomi Kepri tahun 2016 tumbuh 5,03 persen lewat lsektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi dan perdagangan. Sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi daerah tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Meski begitu, Presiden melihat persentase pengangguran terbuka di Kepri masih cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen. Karena itu, menurut Presiden, di lapangan antara Gubernur, Walikota dan juga BP Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan.
“Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan,” kata Presiden.
Agar Batam semakin mampu bersaing, Presiden Jokowi menekankan perlunya dikelola, di-manage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang diharapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa dikembangkan, terutama untuk sentra-sentra industri.
Saat terakhir dirinya ke Batam, Presiden mengaku melihat sendiri memang potensinya. “Potensinya sangat besar? sekali, tetapi mungkin memang di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan,” ujarnya.
Rapat tersebut berlangsung selama 60 menit. Usai Ratas, kepada wartawan Nurdin didampingi Rudi, menyebutkan Presiden Jokowi merepon cukup bagus program yang mereka tawarkan. Program yang ditawarkan itu selain menjadikan Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), adalah Rempang dan Galang juga sebagai KEK.
“Presiden merespon bagus. Dalam pertemuan itu langsung menginstruksikan Menteri terkait menindaklanjuti. Presiden mintan KEK yang kita tawarkan cepat direalisasikan,” kata Nurdin.
Selain soal skim KEK untuk Batam Rempang Galang, kata Nurdin, pihaknya juga minta kejelasan soal wewenang antara Pemko dan BP Batam.
Kalau segera diselesaikan, kata Nurdin, kepastian hukumnya akan semakin jelas. Hal ini pasti meyakinkan kembali investor.
“Kita ingin cepat dan tak ada lagi kewenangan yang tumpang tindih. Presiden juga minta masalah ini cepat diselesaikan kementerian terkait,” kata Nurdin. (red/humas pemprov)
